RRI.CO.ID, Manado - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulut masa bakti 2026-2031 di Hotel Peninsula Manado, Rabu, 13 mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Yulius menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan ketaatan terhadap kode etik profesi bagi seluruh jurnalis di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius menyatakan bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak alergi terhadap kritik atau koreksi dari media. Namun, ia mengingatkan agar setiap pemberitaan harus dilakukan secara berimbang dan didasari oleh pemahaman data yang kuat, seperti pemahaman terhadap RPJMD maupun APBD daerah.

"Saya ingin wartawan itu mengoreksi apa kekurangan dan kelemahan kami. Kami tidak alergi dikoreksi. Tapi saya juga minta wartawan harus memahami bagaimana RPJMD dan apa itu APBD, supaya informasinya akurat," ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Yulius mendorong PWI Sulut di bawah kepemimpinan Sintya N.C. Bojoh untuk aktif menggelar pelatihan bersertifikasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan PWI sangat diperlukan untuk memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang membangun dan dapat dipertanggungjawabkan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua PWI Pusat, Akhmad Munir, yang melantik langsung pengurus baru, mengingatkan bahwa tantangan pers saat ini semakin berat di tengah keterbukaan media sosial. Ia menegaskan bahwa rumah besar PWI harus menjadi benteng integritas bagi para wartawan profesional.

"Jadikanlah rumah PWI ini sebagai rumah besar untuk saling melakukan kebaikan bagi masyarakat. Tugas pers adalah menjaga marwah dan integritas agar tetap menjadi pilihan utama dalam menegakkan demokrasi," kata Akhmad Munir dalam arahannya.

Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini juga menandai sejarah baru bagi PWI Sulawesi Utara yang kini resmi dipimpin oleh Sintya N.C. Bojoh. Gubernur Yulius berharap, pengurus yang baru dilantik dapat langsung bekerja cepat, terutama dalam menjadi mata dan telinga masyarakat di pelosok desa yang tidak terjangkau oleh pemerintah daerah.