RRI.CO.ID, Manado - Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Manado kini tengah memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Langkah ini diambil menyusul terjadinya tren penurunan nilai transfer keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (TKD).

Widyaiswara BDK Manado, Subardja, mengungkapkan bahwa berkurangnya dana transfer seringkali menjadi keluhan bagi pemerintah daerah. Padahal, menurutnya, setiap daerah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan secara mandiri agar ketergantungan terhadap dana pusat dapat diminimalisir.

"Saat ini kami di BDK Manado agak concern di upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Karena memang di saat sekarang ini, transfer keuangan ke daerah (TKD) itu berkurang. Jadi pemerintah daerah biasanya sangat berkeluh kesah karena hal itu," ujar Subardja, Selasa, 12 Mei 2026.

Sebagai solusi nyata, BDK Manado menghadirkan berbagai program pelatihan unggulan yang dirancang khusus untuk memperkuat kapasitas SDM di daerah dalam mengelola sektor perpajakan. Beberapa program yang sedang digalakkan antara lain pelatihan untuk pemeriksa pajak, penilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penilai aset daerah.

Subardja menjelaskan bahwa berbeda dengan pelatihan rutin lainnya yang sering dilaksanakan secara daring (online), pelatihan yang berkaitan dengan penguatan kapasitas daerah ini justru diprioritaskan secara luring (tatap muka). Hal ini bertujuan agar pendampingan dan penyerapan materi oleh para aparat daerah menjadi lebih maksimal dan aplikatif.

"Khusus untuk yang pelatihan di daerah ini kami laksanakan secara luring. Minggu kemarin kami baru saja menyelesaikan dua kelas pelatihan dari Halmahera Tengah, dan minggu depan kami juga akan melaksanakan pelatihan untuk pajak daerah lagi," katanay menambahkan.

Selain berfungsi sebagai pusat pendidikan, BDK Manado juga membuka pintu kolaborasi bagi instansi daerah maupun mitra lainnya untuk memanfaatkan sarana yang tersedia. Sinergi ini diharapkan mampu membangun ekosistem kerja yang lebih solid antar instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemandirian fiskal di wilayah timur Indonesia.