RRI.CO.ID, Manado - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) baru untuk memperluas cakupan penanganan bencana geologi di Indonesia. Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum yang lebih komprehensif agar berbagai fenomena geologi yang selama ini belum diatur secara spesifik dapat masuk ke dalam standar mitigasi dan penanganan resmi.

Ketua Tim Kerja Geologi Gempa Bumi dan Tsunami PVMBG, Imam Catur Priambodo, menjelaskan bahwa saat ini PVMBG baru memiliki empat matra utama kebencanaan geologi, yakni gunung api, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah.

“Sekarang kami sedang menyusun Peraturan Presiden untuk kebencanaan geologi lainnya. Contohnya seperti likuefaksi, abrasi, akresi, penurunan muka tanah, dan juga semburan gas,” ujar Imam usai kegiatan Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi di Manado, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut Imam, kehadiran Perpres tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi Balai Perencanaan dan Pengembangan Mitigasi Bencana Geologi dan Tsunami (PGAMBGT) dalam melaksanakan sosialisasi, edukasi, serta langkah-langkah preventif di lapangan.

Ia menegaskan bahwa perluasan jenis bencana geologi yang diatur sangat penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap berbagai potensi ancaman geologi, tidak hanya terbatas pada letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami.

Dalam kegiatan Penyebaran Informasi Mitigasi Bencana Geologi yang diselenggarakan oleh Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah (PGAMBGT) Sulawesi dan Maluku, Imam menekankan bahwa pemahaman terhadap regulasi serta potensi bahaya geologi merupakan kunci utama untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana geologi yang tinggi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠“Harapannya masyarakat semakin aware. Kita tidak bisa menghindari lokasi tempat kita berada, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana,” kata Imam.