RRI.CO.ID, Mitra - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, memberikan sertifikat penghargaan kepada para paralegal teraktif pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, pada Senin 11 Mei 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mendorong peningkatan peran paralegal sebagai garda terdepan pelayanan hukum di desa dan kecamatan.

Para penerima penghargaan dinilai aktif mendampingi masyarakat, memberikan edukasi hukum, serta membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum di wilayah masing-masing. Adapun penerima penghargaan paralegal teraktif yakni Muhamad Saifudin dari Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Novianti Silirambang dari Desa Minanga Tiga, Kecamatan Posumaen, serta Abdul Hakim Daeng dari Desa Bentenan Indah, Kecamatan Posumaen.

Dalam kesempatan tersebut, Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa keberadaan paralegal sangat penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah desa dan kecamatan.

“Paralegal memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan layanan hukum. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian dan kerja nyata para paralegal yang terus hadir membantu masyarakat mendapatkan akses hukum yang mudah dan cepat,” ujar Hendrik.

Sementara itu, Ronald Kandoli mengapresiasi langkah Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dalam memberikan perhatian kepada para paralegal yang aktif melayani masyarakat.

“Paralegal menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat memperoleh pemahaman dan pendampingan hukum. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mendukung penguatan layanan Posbankum agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ungkap Ronald.

Kegiatan pemberian penghargaan berlangsung penuh keakraban dan menjadi momentum penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, dan para paralegal dalam mewujudkan pelayanan hukum yang semakin dekat dengan masyarakat.