Kakanwil Kemenkum Sulut Terima Kunjungan Ketua DPRD Bolaang Mongondow

RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Apri Listiyanto, menerima kunjungan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Tonny Tumbelaka, bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Sulhan dan jajaran, di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah, pada Jumat 8 Mei 2026.

Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dengan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mendukung peningkatan layanan dan pembangunan hukum di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis bidang hukum dibahas, di antaranya penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pembentukan dan penguatan Peraturan Daerah terkait Kekayaan Intelektual (KI), harmonisasi produk hukum daerah, pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengembangan sentra KI, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta, merek, dan paten.

Hendrik Pagiling menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara siap mendukung pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun sistem hukum yang semakin baik dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, harmonisasi produk hukum daerah menjadi langkah penting agar setiap regulasi yang dibentuk memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kakanwil juga menekankan pentingnya penguatan layanan Kekayaan Intelektual di daerah sebagai upaya mendorong perlindungan terhadap karya, inovasi, serta potensi unggulan masyarakat lokal. Melalui pengembangan sentra KI dan peningkatan sosialisasi mengenai hak cipta, merek, dan paten, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum atas karya intelektual semakin meningkat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Tonny Tumbelaka menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Ia menilai kolaborasi antara DPRD dan Kementerian Hukum sangat penting dalam menghadirkan regulasi dan layanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa DPRD sebagai representasi masyarakat di daerah memiliki peran sebagai corong dalam menyampaikan berbagai informasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, termasuk terkait layanan bantuan hukum maupun pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif serta diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dengan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mendukung pembangunan hukum yang inklusif dan berkelanjutan di daerah.