Kanwil Kemenkum Sulut Perkuat Kapasitas Tim Sekretariat Wilayah
- 01 Mei 2026 14:00 WIB
- Manado
RRI.CO.ID, Manado - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam mengoptimalkan penyelenggaraan FKK di tingkat wilayah agar lebih terarah, terukur, dan berdampak.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P4H), Junarlis, serta diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dari seluruh Indonesia. Kehadiran pimpinan pusat ini bertujuan untuk menyelaraskan standar operasional sekaligus memberikan arahan kebijakan strategis dalam pelaksanaan FKK di daerah.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi penguatan kapasitas Analis Kebijakan melalui Policy Talks yang disampaikan oleh Kepala Bagian SDM dan Organisasi BSK, Daryono. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pengembangan kompetensi yang berkelanjutan bagi para Analis Kebijakan agar mampu beradaptasi dengan dinamika organisasi serta menjawab kebutuhan analisis kebijakan yang semakin kompleks.
Lebih lanjut, Tim Sekretariat Wilayah diarahkan untuk berperan aktif sebagai fasilitator dalam memetakan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia bagi Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, baik di lingkungan Kantor Wilayah maupun instansi pemerintah daerah. Peran ini dinilai krusial dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Pembahasan juga mencakup aspek teknis tata kelola administrasi serta strategi pengelolaan isu-isu prioritas daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap output kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis data, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dan solutif bagi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan penegasan target kinerja Tim Sekretariat Wilayah dalam mendukung transformasi kebijakan hukum yang lebih berkualitas, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan di daerah.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....