RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Utara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Basarnas Kelas A Manado untuk memperkuat program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenag Sulut pada Rabu, 29 April 2026.

Kemitraan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan ketangguhan warga sekolah, khususnya di lingkungan madrasah dan pondok pesantren, dalam menghadapi potensi situasi darurat.

Kepala Kanwil Kemenag Sulut, Ulyas Taha, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan fondasi vital untuk melahirkan regulasi serta aksi konkret dalam memitigasi risiko bencana di lembaga pendidikan keagamaan.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Basarnas. Kemitraan ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar penting untuk menghadirkan regulasi dan langkah nyata dalam melindungi satuan pendidikan keagamaan," ujar Ulyas Taha dalam sambutannya.

Ia juga menekankan bahwa edukasi mengenai kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya sehari-hari, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi para tenaga pendidik dan aparatur sipil negara.

"Kesadaran bencana harus ditanamkan sejak dini. Melalui pelatihan dan pendampingan, kita berharap seluruh elemen pendidikan mampu bersikap waspada dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat," katanya.

Di sisi lain, Basarnas Manado berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui bantuan teknis dan simulasi lapangan. Kepala Basarnas Kelas A Manado, George L.M. Randang, menyebutkan bahwa keterampilan dasar dalam penyelamatan diri dan evakuasi sangat krusial agar warga sekolah bisa meminimalisir kepanikan saat terjadi bencana.

"Kami siap bersinergi untuk membekali para pendidik dan peserta didik dengan keterampilan dasar penyelamatan dan evakuasi. Ini penting agar ketika terjadi bencana, mereka tidak panik, tetapi mampu bertindak cepat dan tepat," kata George.

Acara yang diinisiasi oleh Bidang Pendidikan Islam (Pendis) ini dihadiri oleh jajaran pejabat administrator, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, pengawas, hingga kepala madrasah, sebagai langkah awal menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tangguh.