RRI.CO.ID, Bolsel - Sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus diperkuat demi memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini ditegaskan Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, dalam Rapat Paripurna Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 di Ruang Sidang DPRD Bolsel, Panango, Rabu, 29 April 2026.

Selain penetapan LKPJ, rapat tersebut juga mengesahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif pemerintah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Bupati Iskandar memberikan apresiasi tinggi kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD atas masukan konstruktif yang diberikan selama proses pembahasan.

Tuntaskan Relokasi dan Air Bersih Menanggapi rekomendasi fraksi-fraksi di legislatif, Bupati Iskandar secara responsif menegaskan komitmen Pemkab Bolsel dalam menuntaskan relokasi masyarakat di wilayah Pintadia. Ia memastikan lahan dan bangunan telah disiapkan agar persoalan pemukiman warga dapat segera selesai tanpa hambatan di masa depan.

Tak hanya itu, instruksi langsung juga diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki kapasitas pipa air bersih di wilayah Pintadia, Tolondadu, dan Pinolosian. Sebagai langkah keberlanjutan layanan, Pemda tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) mengenai retribusi air bersih agar operasional di lapangan memiliki payung hukum yang jelas.

Terobosan Kerja Sama Internasional Salah satu poin strategis yang disampaikan Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, adalah rencana kerja sama Sister City antara Kabupaten Bolsel dengan salah satu kota di Jepang. Komunikasi intensif telah dibangun dengan perwakilan pemerintah Jepang di Manado, dan dijadwalkan perwakilan dari Jepang akan mengunjungi Bolsel pada akhir Mei mendatang.

"Kerja sama ini mencakup sektor perikanan melalui penanaman modal asing, bantuan armada pemadam kebakaran dan ambulans, hingga pengiriman tenaga kerja asal Bolsel ke Jepang," kata Iskandar.

Peluang Kerja Bagi Lulusan SMK Dalam kerja sama internasional tersebut, Bolsel menargetkan pengiriman 200 tenaga kerja lulusan SMK per tahun ke Jepang. Untuk mendukung program ini, pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi pelatihan bahasa dan peningkatan keahlian bagi para calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Arifin Olii ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama. Kehadiran jajaran lengkap pimpinan perangkat daerah dan ASN menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan rekomendasi DPRD demi kemajuan daerah.