RRI.CO.ID, Manado - Kunjungan Komisi VII DPR RI ke Sentra IKM Kuliner Milenial IKM-UMKM Kota Manado Tangguh di God Bless Park, Kota Manado, menjadi momentum penguatan dukungan terhadap pelaku industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Sulawesi Utara, Selasa, 28 April 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelaku IKM dan UMKM yang mendapatkan materi terkait akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pentingnya standarisasi produk.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa keberadaan sentra UMKM memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata daerah. Menurutnya, pengembangan UMKM kuliner merupakan bagian penting dari ekosistem pariwisata yang mampu mendorong Sulawesi Utara sebagai destinasi unggulan nasional.

“Ini yang kita dorong untuk bisa hadir di banyak tempat. Karena kehadirannya itu membawa efek positif, pertama dari sisi ekonomi yang menggerakkan perekonomian rakyat, dan kedua dari sisi pariwisata yang menyokong daerah menjadi tujuan wisata utama,” ujar Chusnunia dalam wawancara di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini menyediakan subsidi pembiayaan usaha dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk pengembangan usaha. Namun, akses tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal dengan komitmen dan konsistensi dari pelaku usaha sendiri.

“Kita harapkan subsidi pembiayaan ini bisa diakses maksimal oleh jutaan UMKM yang ada. Bagi yang membutuhkan pinjaman modal atau ekspansi usaha, peluangnya terbuka lebar. Yang penting adalah ketelatenan untuk melanjutkan prosesnya,” ujarnya.

Selain akses permodalan, Komisi VII juga menyoroti pentingnya standarisasi produk melalui Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Chusnunia menyebutkan bahwa banyak pelaku UMKM yang memulai proses sertifikasi, namun hanya sedikit yang berhasil menuntaskannya hingga memperoleh sertifikat resmi.

“Kalau UMKM kita bisa mendapatkan SNI, maka produknya akan mendapatkan kepercayaan dari publik. Tantangannya memang pada ketelatenan dan konsistensi untuk menyelesaikan proses tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi VII DPR RI yang dinilai menjadi pemicu semangat bagi pengembangan UMKM di daerah. Ia mengungkapkan bahwa jumlah pelaku UMKM di Sulawesi Utara saat ini mencapai sekitar 408 ribu unit usaha yang didominasi oleh skala mikro.

“Kami merasa bersyukur dan tersanjung dengan kunjungan ini. Mudah-mudahan menjadi trigger bagi perkembangan UMKM di Sulawesi Utara, khususnya dalam hal akses permodalan dan peningkatan kapasitas usaha,” kata Tahlis.

Menurutnya, pemerintah provinsi terus berupaya mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan, pendampingan legalitas usaha, hingga promosi produk. Pada tahun 2026, Pemprov Sulawesi Utara tetap mengalokasikan dukungan berupa bantuan sarana dan prasarana produksi kepada sekitar 1.200 pelaku UMKM, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku IKM dan UMKM di Sulawesi Utara dapat memanfaatkan peluang pembiayaan KUR secara maksimal, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing usaha sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.