RRI.CO.ID, Manado - Kota Manado terpilih menjadi satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan (pilot project) transformasi bantuan sosial ke sistem digital. Program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem penyaluran bantuan yang lebih transparan dan akuntabel melalui integrasi data kependudukan yang ketat.

Kepala Dinas Sosial Kota Manado, Rollies R. Rondonuwu, menyatakan bahwa langkah awal transformasi ini dimulai dengan pembentukan 2.000 agen perlindungan sosial. Para agen ini nantinya bertugas melakukan pendataan langsung di lapangan menggunakan aplikasi digital untuk memastikan data masyarakat tetap mutakhir.

"Target dari pusat itu minggu kedua Mei 2026 seluruh agen sudah harus rampung. Melalui agen inilah pendataan di lapangan dilakukan secara digital agar bantuan sosial ke depan lebih tepat sasaran," ujar Rollies, Senin, 27 April 2026.

Senada dengan hal tersebut, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Disdukcapil Manado, Nirbito V. Soputan, menekankan bahwa setiap agen wajib memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tanpa aktivasi IKD, para agen tidak akan diberikan akses atau user ID untuk menjalankan sistem perlindungan sosial tersebut.

"Untuk menjadi agen perlindungan sosial ini wajib memiliki IKD. Jika tidak ada IKD, mereka tidak bisa mendapatkan user ID untuk melakukan pendataan," kata Nirbito yang akrab disapa Pak Bito.

Integrasi antara Dinas Sosial dan Disdukcapil ini diharapkan dapat meminimalisir celah penyalahgunaan bantuan. Dengan sistem digital, setiap pergerakan data akan terpantau secara real-time oleh pemerintah pusat sebelum bantuan akhirnya dicairkan ke rekening keluarga penerima manfaat.