RRI.CO.ID, Manado - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 di Provinsi Sulawesi Utara menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Upacara peringatan Hari Otda ke-XXX Tahun 2026 digelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin, 27 April 2026, dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta staf khusus gubernur.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam mendukung delapan misi utama pembangunan nasional. Momentum 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah juga menjadi refleksi terhadap perjalanan kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat daya saing daerah.

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan bahwa otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan kewenangan administratif, tetapi juga tanggung jawab besar untuk menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi daerah secara mandiri.

“Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan, tetapi tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi masyarakat melalui sinergi yang kuat,” ujarnya

Ke depan, pemerintah daerah diarahkan untuk fokus pada sejumlah langkah strategis, diantaranya integrasi perencanaan pembangunan, reformasi birokrasi melalui digitalisasi, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, efisiensi anggaran juga menjadi perhatian utama, dengan penekanan agar setiap program pemerintah memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pencapaian prioritas nasional, seperti swasembada pangan, penurunan angka stunting, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.