RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmen memperkuat pelindungan dan peningkatan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Jumat, 24 April 2026.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Muktharudin, sebagai langkah strategis dalam memastikan tata kelola penempatan pekerja migran yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Penandatanganan ini menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam melindungi dan meningkatkan kualitas pekerja migran asal Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius.

Ia menegaskan, pekerja migran tidak semata dipandang sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai representasi daerah yang membawa kontribusi nyata bagi perekonomian keluarga dan pembangunan daerah. Sulawesi Utara juga dikenal sebagai salah satu provinsi yang aktif mengirimkan tenaga kerja ke berbagai negara, termasuk Jepang, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga yang bekerja ke luar negeri berangkat secara legal, memiliki kompetensi memadai, serta mendapatkan perlindungan menyeluruh.

“Pelindungan pekerja migran bukan sekadar kewajiban, tetapi wujud nyata kehadiran negara memastikan mereka berangkat dengan aman, bekerja dengan martabat, dan pulang dengan kesejahteraan,” katanya menambahkan.

Menurut Yulius, melalui kerja sama ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi dalam peningkatan kompetensi calon pekerja migran, kepastian prosedur legal, serta perlindungan sejak tahap pra-penempatan, penempatan, hingga purna penempatan.

“Melalui kerja sama ini, kita akan membangun tata kelola yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap penguatan kerja sama ini dapat mendorong terwujudnya pekerja migran yang lebih terlindungi, profesional, dan sejahtera, sekaligus berkontribusi bagi pembangunan daerah.