RRI.CO.ID, Minahasa - Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Minahasa, Lynda Watania, yang mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Selasa (21/4/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay serta Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Heru Setiawan.

Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, di antaranya peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah, penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP, serta langkah konkret dalam mencegah potensi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi terkait penerapan pengawasan berbasis risiko. Langkah ini dinilai penting guna mendorong pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sekda Minahasa, Lynda Watania, menegaskan bahwa partisipasi Pemkab Minahasa dalam forum tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan di daerah.

“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh arahan sekaligus penguatan dalam penerapan pengawasan yang efektif. Ini menjadi bekal penting agar ke depan pengelolaan keuangan dan pembangunan di Minahasa semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan BPKP guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas.

Dengan langkah ini, Pemkab Minahasa menunjukkan keseriusannya dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

(Jeff Assa)