RRI.CO.ID, Manado - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan pentingnya transformasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari sekadar pengawas menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Komunikasi Eksekutif Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026,di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Selasa, 21 April 2026 .

Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati, wali kota, serta jajaran APIP dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.Dalam arahannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa pengawasan tidak lagi hanya berfokus pada penemuan kesalahan, melainkan harus menjadi bagian penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah.

APIP diharapkan mampu berperan sebagai sistem peringatan dini atau early warning system yang dapat mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan program.Selain itu, APIP juga didorong untuk menjadi penasihat terpercaya atau trusted advisor bagi perangkat daerah, khususnya dalam memberikan solusi dan mitigasi risiko di tengah berbagai tantangan, seperti keterbatasan fiskal, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan digitalisasi pemerintahan.

Gubernur Yulius juga menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, dengan menerapkan konsep value for money. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ia menambahkan, integritas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kata dia, menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi.

“Setiap rupiah adalah amanah rakyat yang harus dijaga dengan integritas, diawasi dengan cerdas, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Yulius.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis sistem Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM).

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sistem ini dinilai penting untuk memastikan proses pengawasan berjalan secara real-time, transparan, dan terintegrasi di seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.