RRI.CO.ID, Bolmong Utara - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Tahun Anggaran 2025 disebut sebagai wujud nyata transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sekaligus gambaran capaian kinerja program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sekretaris Daerah Boltara, dr. Jusnan Mokoginta, mengatakan hasil pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025 antara Panitia Khusus (Pansus) DPRD dan Pemerintah Daerah akan menjadi dasar penting dalam proses penganggaran tahun berikutnya. Pernyataan itu disampaikannya pada Selasa (14/4/2026).

“LKPJ ini bukan sekadar administrasi, melainkan bukti kerja nyata yang telah kita laksanakan bersama sepanjang tahun 2025. Kami menyajikan data apa adanya, baik mengenai capaian target maupun kendala yang dihadapi di lapangan,” jelas Jusnan.

Ia menegaskan, seluruh proses penyusunan hingga penyampaian laporan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.

Mantan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow itu menambahkan, pelaksanaan program sepanjang 2025 difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, khususnya peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta upaya penurunan angka kemiskinan. Meski masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, Pemda tetap berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang.

Jusnan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh OPD yang terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saran serta pengawasan dari DPRD nantinya akan menjadi masukan berharga bagi Pemda, agar penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan menjadi lebih baik,” ujarnya.

LKPJ ini diharapkan menjadi pijakan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Boltara dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran pada tahun mendatang.