RRI.CO.ID, Minahasa Utara - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, terus memperkuat komitmen pemerintah dalam mendorong ekonomi hijau berbasis masyarakat di Sulawesi Utara. Melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Mangrove Park Desa Darunu, sebanyak 328 Kepala Keluarga (KK) kini resmi mengantongi akses legal untuk mengelola kawasan hutan seluas kurang lebih 1.742 hektare.

Penyerahan 9 unit SK ini mencakup wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa, dan Bolaang Mongondow. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga sekaligus memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan.

"Penyerahan ini bukan sekadar dokumen, tetapi wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hak kelola kepada masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya," ujar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Mangrove Park Desa Darunu, Kamis, 9 April 2026.

Menteri Kehutanan, Raja, menegaskan bahwa pemberian akses ini merupakan awal dari pembangunan ekosistem usaha yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga akses pasar. Hingga saat ini, capaian Perhutanan Sosial di Sulawesi Utara telah menyentuh angka 21.612,08 hektare yang memberikan manfaat langsung bagi 5.114 Kepala Keluarga.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan pula penanaman 600 bibit mangrove sebagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir dan penguatan fungsi penyerap karbon (blue carbon). Hal ini sejalan dengan munculnya berbagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Sulut yang mulai mengembangkan potensi ekowisata dan hasil hutan bukan kayu.

Menutup pernyataannya, Raja Juli Antoni mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga dunia usaha, untuk bersinergi menjaga keseimbangan antara kesejahteraan dan ekologi.

"Dari hutan kita dorong kesejahteraan, dan dari masyarakat kita jaga kelestarian," katanya.

Melalui penguatan hilirisasi dan pengembangan klaster komoditas, pemerintah optimis perhutanan sosial akan menjadi pilar utama ekonomi hijau yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di Sulawesi Utara secara jangka panjang.