Mendagri Tekankan Kepala Daerah di Sulut Kurangi Belanja Pegawai

RRI.CO.ID, Manado - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mulai mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Hal ini ditegaskannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis, 9 April 2026.

Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan keprihatinannya terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di banyak wilayah yang masih didominasi oleh belanja pegawai. Berdasarkan data Kemendagri, persentase belanja pegawai di sejumlah daerah mencapai 40 hingga 60 persen, sehingga menghambat alokasi anggaran untuk pembangunan yang menyentuh masyarakat.

Tito mengingatkan bahwa besarnya volume belanja pegawai akan berimbas langsung pada lambatnya kemajuan daerah. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah bersiap mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) guna mendorong efisiensi.

“Jangan berpikir hanya bagaimana menghabiskan belanja, apalagi uangnya dari pusat. Ada daerah yang PAD-nya hanya dua persen, itu pun habis buat belanja pegawai lagi yang paling banyak. Kalau belanja untuk rakyat kecil, jangan pernah berpikir akan ada lompatan kemajuan,” ujar Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah.

Lebih lanjut, Mendagri mendorong para kepala daerah untuk mengubah pola pikir (mindset) agar tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat. Ia meminta daerah melakukan inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan rakyat, mempercepat realisasi APBD, serta mempermudah perizinan bagi sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BPS RI, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, serta jajaran Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Melalui forum ini, sinergi antara program strategis nasional dan daerah diharapkan dapat terjalin lebih kuat demi percepatan pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.