RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus terus menunjukkan komitmen nyata dalam menyejahterakan masyarakat di sektor pertambangan. Terbaru, Gubernur Yulius melakukan langkah strategis dengan menjajaki kerja sama bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

Langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan resmi antara Gubernur Yulius Selvanus dengan Direktur Utama PT Antam, Untung Budiharto, yang berlangsung di Jakarta pada Jumat, 10 April 2026. Pertemuan ini menjadi babak baru dalam upaya pembenahan tata kelola tambang rakyat di Sulawesi Utara.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut, kedua pihak fokus membahas penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta menyusun skema penyerapan hasil tambang yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa kehadiran negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat krusial untuk memutus rantai kerugian yang selama ini dialami para penambang kecil.

"Kita ingin memastikan kehadiran negara melalui BUMN untuk memastikan hasil tambang rakyat mendapatkan harga yang layak, transparan, dan sesuai standar internasional seperti LBMA (London Bullion Market Association). Kita tidak ingin lagi melihat penambang rakyat dirugikan," ujar Yulius dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain persoalan harga dan pemasaran, kerja sama ini direncanakan akan mencakup aspek pendampingan teknis dan edukasi. Harapannya, aktivitas pertambangan rakyat di Sulawesi Utara tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memenuhi standar keamanan yang baik dan tetap menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

“Saya menegaskan pentingnya transparansi harga agar sesuai standar global. Selain pemasaran, dukungan teknis juga sangat penting agar pertambangan berjalan aman dan baik,” kata Yulius.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, saat ini tim ahli dari PT Antam bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulut sedang mematangkan pembahasan teknis di lapangan.Kolaborasi ini diharapkan dapat segera terimplementasi dalam waktu dekat, guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil, legal, dan menjadi penggerak ekonomi utama bagi rakyat Sulawesi Utara.