RRI.Co.ID, Minahasa - Pemerintah terus mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna menekan angka kesenjangan kebutuhan rumah atau backlog yang masih tinggi secara nasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Sri Haryati, saat menghadiri acara serah terima kunci rumah di Perumahan Griya Bumi Asih Sawangan, Minahasa, Rabu (8/4/2026). Sri hadir mewakili Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menurut Sri, pemerintah terus melakukan evaluasi program agar penyediaan rumah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami terus mengevaluasi program agar penyediaan rumah berjalan cepat. Angka backlog atau kesenjangan kebutuhan rumah kita mencapai 9,9 juta unit,” ujar Sri Haryati.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini aktif berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan rumah bagi MBR, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi tantangan keterbatasan lahan.

Sebagai solusi, pemerintah mendorong pembangunan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan, mengingat harga tanah yang terus meningkat.

“Kami menyiapkan kuota 350 ribu unit rumah susun subsidi. Kebijakan ini juga sudah mendapatkan tanda tangan resmi dari menteri,” tambahnya.

Selain mempercepat pembangunan, pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung negara, serta program Perizinan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

Sri juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung percepatan kepemilikan rumah.

Tak hanya itu, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam akses kredit perumahan.

“Kami berupaya mencari solusi bagi warga yang memiliki kendala kredit. Koordinasi dengan pihak OJK terus kami lakukan secara intensif,” jelasnya.

Sri menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat agar proses kepemilikan rumah dapat berjalan lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Sri turut mengapresiasi seorang pengembang bernama Angga, yang dinilai inspiratif karena merintis karier dari tenaga kebersihan hingga kini menargetkan pembangunan 6.000 unit rumah pada tahun 2026.

“Kerja keras dan doa menjadi kunci keberhasilan dalam menyediakan rumah. Semoga ini menginspirasi pengembang lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Kementerian, lanjut Sri, akan terus menghadirkan berbagai terobosan untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang aman, layak, dan terjangkau.

(Jeff Assa)