RRI.CO.ID, Manado - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Tahun Anggaran 2025, Rabu, 25 Maret 2026. Momentum ini menjadi kesempatan bagi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, untuk memaparkan arah pembangunan daerah di tengah dinamika pembangunan di wilayah kepulauan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama dalam laporan tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini mendorong pengembangan sport tourism melalui revitalisasi sejumlah fasilitas publik, seperti kolam renang Ranowangun, Sario, Kota Manado, serta penataan kembali objek wisata Bukit Kasih dan Museum Provinsi.

Gubernur Yulius menegaskan, pariwisata dan sektor kelautan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah, khususnya bagi Sulawesi Utara yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan.

"Pariwisata adalah mesin penggerak yang harus kita rawat. Sebagai provinsi kepulauan, masa depan kita juga ada di laut. Karena itu pembangunan cold storage dan fasilitas ekspor hasil perikanan terus kita pacu agar memiliki daya saing global," ujar Gubernur Yulius dalam sidang paripurna.

Selain sektor pariwisata dan kelautan, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian pada kesejahteraan petani melalui program hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti kelapa, cengkeh, dan pala. Kebijakan ini bertujuan agar petani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah dari produk olahan.

Di sektor energi, capaian penting juga berhasil diraih pada tahun 2025, yakni tersedianya layanan listrik selama 24 jam penuh di enam pulau di Sulawesi Utara. Langkah ini dinilai mampu mengurangi kesenjangan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan.

Menutup penyampaiannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjaga transparansi dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.

"Kita bekerja dengan penuh ketelitian untuk memastikan seluruh tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan, demi pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.