RRI.CO.ID, Minahasa - Pemerhati Sosial dan Pemerintahan Sulawesi Utara, Jefferson Wanni Wantah, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa atas komitmennya melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) serentak tahun 2026 di 131 desa.

Pilhut tersebut akan dilaksanakan di 129 desa definitif serta 2 desa yang menjalani mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

“Dimulainya tahapan Pilhut serentak 2026 ini sudah menjadi keinginan masyarakat di 131 desa yang akan menggelar pesta demokrasi rakyat di tingkat desa,” kata Wantah kepada RRI Manado di Minahasa, Sabtu (14/3/2026).

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Minahasa memastikan seluruh regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilhut benar-benar jelas dan valid, baik yang bersumber dari Peraturan Pemerintah (PP) maupun petunjuk teknis (juknis) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan.

Menurutnya, kejelasan aturan sangat penting agar proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan serta menghindari potensi persoalan di kemudian hari.

Selain itu, Wantah juga mengingatkan agar proses perekrutan panitia Pilhut di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa, dilakukan secara transparan dan independen.

“Dalam proses perekrutan panitia pemilihan hukum tua, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, harus benar-benar transparan dan independen,” ujarnya.

Menanggapi meningkatnya euforia masyarakat menjelang pelaksanaan Pilhut di desa-desa, Wantah menilai hal tersebut merupakan bagian dari budaya masyarakat Minahasa dalam menentukan pemimpin adat maupun pemimpin desa.

Ia menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar proses demokrasi di tingkat desa tetap berlangsung kondusif.

“Ini sudah menjadi budaya Tou Minahasa secara turun-temurun dalam memilih pemimpin desa. Sepanjang masyarakat mampu mengendalikan diri dan menjaga situasi tetap kondusif, maka pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik. Keamanan bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama,” pungkasnya.

(Jeff Assa)