RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Kota Manado memperkuat pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Manado Andrei Angouw bersama Wakil Wali Kota Richard Sualang di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin, 16 Maret 2026.

Rapat tersebut melibatkan perangkat daerah, Badan Pusat Statistik, para camat, lurah, pendamping Program Keluarga Harapan, serta operator data. Kegiatan itu dilakukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pihak yang terlibat dalam pendataan masyarakat di lapangan.

Dalam arahannya, Wali Kota Manado, Andrei Angouw menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam menentukan warga yang berhak menerima bantuan sosial. Menurut dia, pendataan harus dilakukan secara cermat agar bantuan pemerintah benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Misalnya di dalam menentukan warga-warga yang berhak menerima pelayanan termasuk bantuan sosial dari pemerintah, itu harus sama persepsi,” katanya.

Ia mengatakan proses pendataan tidak boleh dipengaruhi penilaian subjektif ataupun kepentingan tertentu. Petugas di lapangan, mulai dari camat, lurah, ketua lingkungan, hingga pendamping, diminta bekerja dengan ukuran yang sama agar hasil pendataan lebih akurat.

Andrei juga menyoroti penentuan kategori kesejahteraan masyarakat melalui sistem desil yang dinilai cukup rumit. Meski demikian, menurut dia, mekanisme tersebut tetap penting untuk memastikan warga miskin ekstrem menjadi prioritas utama penerima bantuan.

“Jadi yang harus diidentifikasi adalah miskin ekstrem dan bisa dipastikan masuk pada desil satu,” ujarnya.

Ia meminta para camat menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan menggelar rapat di tingkat kecamatan dan kelurahan bersama lurah serta ketua lingkungan. Langkah itu diharapkan dapat memperkuat pemahaman teknis terkait mekanisme pendataan dan penentuan kategori kesejahteraan warga.

Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang menambahkan bahwa akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, proses pemutakhiran dan validasi data diharapkan berjalan lebih teliti agar penyaluran bantuan tidak meleset dari sasaran.

“Kami tentunya berharap proses pemutakhiran dan validasi data penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih akurat, sehingga bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Richard.

Setelah arahan dari pimpinan daerah, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak BPS mengenai integrasi dan validasi data. Forum tersebut kemudian ditutup dengan sesi dialog bersama peserta yang terlibat langsung dalam proses pendataan.