RRI.CO.ID, Minahasa– Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado menggelar Forum Konsultasi Publik terkait Standar Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik, Selasa 10 Maret 2026 di Aula BBPOM Pineleng.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BBPOM Manado dalam meningkatkan transparansi layanan kepada masyarakat sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala BBPOM Manado, Hermanto, mengatakan forum konsultasi publik ini dilaksanakan untuk membangun pemahaman bersama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat.

“Forum konsultasi publik ini dilaksanakan untuk membangun pemahaman yang sama antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat. Di sini kita membuka ruang untuk menerima berbagai masukan, gagasan, maupun solusi dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pelayanan publik,” kata Hermanto.

Ia menjelaskan, dalam forum tersebut berbagai hal dibahas secara terbuka, mulai dari rancangan kebijakan, proses penerapan kebijakan, hingga dampak serta evaluasi terhadap standar pelayanan yang telah berjalan.

“Melalui forum ini kita bisa membahas secara terbuka mulai dari rancangan kebijakan, bagaimana penerapannya di lapangan, dampak yang ditimbulkan, sampai evaluasi terhadap standar pelayanan yang sudah kita jalankan. Harapannya kebijakan yang dihasilkan bisa lebih efektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Hermanto menambahkan, dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan, BBPOM Manado tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu diperlukan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix.

“Dalam pengawasan obat dan makanan kami membutuhkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan pentahelix, yaitu melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media massa. Dengan kolaborasi ini diharapkan sistem pengawasan semakin kuat dan perlindungan kepada konsumen bisa lebih optimal,” terang Hermanto.

Forum konsultasi publik tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan pelayanan publik, di antaranya kalangan akademisi, pihak kepolisian, pemuka agama, perangkat desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan penguatan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.