RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi Utara mempertegas sinergi pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui penandatanganan perjanjian kinerja yang digelar secara virtual, Rabu, 4 Maret 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) kabupaten/kota se-Sulut.

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Christodharma Sondakh , dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh mengenai peran masing-masing tingkatan pemerintahan dalam pembangunan kependudukan.

“Provinsi menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, serta pengendalian capaian indikator pembangunan kependudukan agar selaras dengan target nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perwakilan BKKBN di tingkat provinsi merupakan instansi vertikal pemerintah pusat yang bertugas memastikan kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah melalui pembinaan teknis dan pengawasan program.

Sementara itu, pemerintah provinsi berperan sebagai koordinator regional yang mengintegrasikan kebijakan pusat dengan pelaksanaan program di kabupaten/kota. Adapun dinas PPKB kabupaten/kota menjadi pelaksana langsung pelayanan kepada masyarakat, mulai dari layanan keluarga berencana hingga penguatan program Kampung Keluarga Berkualitas.

Komitmen kinerja yang ditandatangani mencakup sejumlah indikator strategis, di antaranya Total Fertility Rate (TFR), Age Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15 - 19 tahun, pemenuhan kebutuhan kontrasepsi modern, peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), penguatan Indeks Lansia Berdaya, serta pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri.

Melalui komitmen ini, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan semakin solid sehingga pelaksanaan program Bangga Kencana di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.