RRI.CO.ID, Manado - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, memastikan dukungan pembangunan sekitar 15.000 unit rumah bagi masyarakat Sulawesi Utara usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Jumat, 27 Februari 2026.

Pertemuan di Kantor Kementerian PKP tersebut membahas percepatan program hunian layak, termasuk peningkatan bantuan rumah swadaya, pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga penguatan skema rumah subsidi melalui BP Tapera.

“Program ini harus tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Yulius.

Ia menegaskan, penyediaan hunian tidak hanya menyentuh aspek fisik pembangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Rumah layak bukan sekadar bangunan, tapi fondasi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Salah satu hasil utama adalah kenaikan signifikan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi 8.000 unit. Jumlah tersebut melonjak jauh dibanding alokasi sebelumnya yang hanya ratusan unit. Program BSPS difokuskan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.

Selain BSPS, pemerintah pusat juga menyiapkan pembangunan satu tower rumah susun di Kota Manado bagi MBR. Sementara itu, sebanyak 7.000 unit rumah subsidi akan disalurkan melalui mekanisme BP Tapera. Pada tahap awal, ratusan unit diprioritaskan bagi ASN, anggota TNI-Polri, pelaku UMKM, atlet, serta tokoh agama.

Kesepakatan tersebut turut mencakup penanganan kawasan kumuh dan pembangunan hunian bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada awal 2026.

Di sisi pembiayaan, Kementerian PKP membuka akses kredit modal kerja dan investasi untuk UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar serta subsidi bunga sebesar 5 persen. Pengembang lokal juga didorong berpartisipasi melalui dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar guna mempercepat realisasi pembangunan rumah rakyat.

Menteri PKP disebut telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik untuk memastikan validitas data penerima manfaat. Kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pun dijadwalkan pada April 2026 sebagai tindak lanjut pengawasan implementasi program.

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, komitmen pembangunan ribuan unit hunian ini diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau.