RRI.CO.ID, Minahasa - Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Senin 23 Februari 2026. Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, itu diikuti kepala daerah se-Indonesia secara virtual. Di Kabupaten Minahasa, kegiatan berlangsung di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa.

Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Pengendalian inflasi dinilai menjadi indikator utama keberhasilan daerah dalam menjaga daya beli serta kestabilan ekonomi lokal.

Bupati Robby Dondokambey menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengendalikan inflasi. Sinergi antarinstansi, menurutnya, menjadi kunci memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga di pasar.

“Kita harus bergerak cepat dan terukur. Pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah wajib hadir memastikan kebutuhan pokok tersedia dan terjangkau,” tegasnya.

Selain isu inflasi, rakor juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah sebagai program strategis nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam forum tersebut, dibahas percepatan penyediaan lahan, kemudahan perizinan, serta dukungan infrastruktur dasar.

Bupati menyampaikan Pemkab Minahasa siap mendukung penuh program tersebut melalui penyelarasan kebijakan tata ruang, percepatan administrasi, serta koordinasi dengan pengembang dan instansi terkait. Sementara itu, sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong aktif mengedukasi dan mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM, agar memahami kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi.

“Program jaminan produk halal harus kita dukung bersama. Ini bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga memberikan rasa aman bagi konsumen dan meningkatkan daya saing produk lokal,” tambah Bupati.

Turut mendampingi Bupati dalam rakor tersebut, jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Minahasa. Kehadiran lengkap tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Melalui koordinasi solid dan langkah konkret, Pemkab Minahasa optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempercepat penyediaan hunian layak, serta mendukung implementasi kebijakan strategis nasional secara berkelanjutan.

(Jeff Ass)