RRI.CO.ID, Manado - Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling menegaskan fokus pembangunan daerah pada 2026 akan bertumpu pada pengendalian inflasi, percepatan transformasi digital, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di tengah ketidakpastian global.

Arah kebijakan itu disampaikan YSK dalam High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Senin, 23 Februari 2026. Forum ini dihadiri para kepala daerah se-Sulut sebagai langkah konsolidasi menghadapi tantangan ekonomi tahun depan.

YSK menyebut kinerja ekonomi Sulut pada 2025 menjadi pijakan kuat untuk ekspansi ke depan. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,66 persen, melampaui capaian nasional sebesar 5,11 persen. Inflasi tahunan hingga Desember 2025 berada di level 1,23 persen, mencerminkan stabilitas harga yang relatif terjaga.

Meski demikian, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas. Pemprov Sulut telah mengidentifikasi sejumlah komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras dan kelompok pendidikan tinggi menjadi kontributor terbesar.

“Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Inflasi harus terkendali agar daya beli masyarakat tidak tergerus,” katanya.

Untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah, mulai dari penguatan ketahanan pangan berbasis teknologi dan mekanisasi pertanian, optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai penyangga harga, hingga pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah. Anggaran Belanja Tidak Terduga juga disiapkan sebagai instrumen respons cepat saat terjadi gejolak harga.

Di sisi lain, YSK menekankan percepatan transformasi ekonomi melalui empat pilar. Digitalisasi menjadi fokus pertama melalui percepatan transaksi pendapatan dan belanja daerah, integrasi sistem pembayaran publik, serta perluasan penggunaan QRIS di sektor UMKM dan pariwisata. Digitalisasi distribusi pangan juga diprioritaskan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Pilar kedua adalah percepatan pertumbuhan ekonomi melalui realisasi APBD, peningkatan investasi domestik dan asing, serta penguatan hilirisasi industri guna menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

Ketiga, perluasan akses keuangan inklusif melalui TPAKD dengan fokus pembiayaan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan, disertai peningkatan literasi keuangan digital. Pilar keempat adalah penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal dan integrasi dengan sektor unggulan daerah.

YSK menegaskan keberhasilan strategi ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat.

“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan konsisten demi menjaga kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” ujarnya.

Dengan strategi tersebut, Sulut diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas di tengah dinamika ekonomi global, tetapi juga mempercepat pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif pada 2026.