RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut sepakat memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menjaga kerukunan serta stabilitas sosial di daerah. Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dengan jajaran MUI Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Minggu, 15 Februari 2026.

Pertemuan berlangsung hangat dan dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur serta pengurus MUI Agus Budiarsio. Dialog membahas penguatan hubungan pemerintah daerah dan tokoh agama, sekaligus meluruskan isu kurangnya komunikasi antara kedua pihak.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulut KH Abdul Wahabmengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membuka kembali jalur komunikasi antara MUI dan pemerintah daerah. “Komunikasi itu penting. Dengan adanya komunikasi dengan Pak Gubernur ini, sudah jelas semua yang terjadi sebelumnya. Rupanya kita juga salah karena terlalu mengikuti aturan protokoler,” katanya.

Ia menilai Gubernur Sulut sebagai sosok terbuka dan dekat dengan umat Islam. “Kita lihat sosok gubernur yang terbuka, tidak ada yang ditutupi bagi umat Islam. Semua bisa dibicarakan dengan baik, dan ini akan saya sampaikan kepada teman-teman pengurus,” ujarnya.

Abdul Gafur juga menyebut pertemuan ini sebagai langkah awal untuk memperkuat silaturahmi dengan kepengurusan MUI yang baru dilantik. Ia berharap komunikasi yang lebih intens dapat menjaga ketenangan dan keamanan umat di Sulawesi Utara.

Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan tidak ada satu pun organisasi masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah provinsi. “Saya sengaja mengundang beliau-beliau untuk meluruskan. Tidak ada satu pun organisasi atau masyarakat di Sulawesi Utara yang terlepas dari perhatian gubernur. Itu komitmen saya,” ujarnya.

Yulius mengakui keterbatasan waktu sering memengaruhi intensitas komunikasi, namun hal itu bukan berarti kurang perhatian. “Mungkin ada komunikasi yang kurang karena kegiatan gubernur sangat padat, di daerah maupun di pusat. Ini yang kadang menimbulkan persepsi negatif, padahal sebenarnya tidak ada masalah,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan MUI dalam menjaga umat dan membangun daerah. “Provinsi dan MUI wajib berkolaborasi. Kita sama-sama menjaga umat dan rakyat. Kolaborasi ini bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk moralitas dan psikologi masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan koordinasi antara Pemprov Sulut dan MUI dalam berbagai program sosial keagamaan, sekaligus memperkokoh toleransi dan persatuan di tengah masyarakat Sulawesi Utara.