RRI.CO.ID, Manado - Mudik Lebaran di Indonesia mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir seiring masifnya pembangunan infrastruktur jalan tol. Wajah perjalanan pulang kampung kini tampak lebih lancar, namun di balik jalan bebas hambatan yang semakin luas, muncul tantangan baru dalam mendefinisikan keberhasilan mudik yang sesungguhnya.

Berdasarkan Survei Angkutan Lebaran 2026 yang dilakukan Kementerian Perhubungan bersama BPS, Kemenkomdigi, dan LAPI ITB, diperkirakan sebanyak 143,9 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Mayoritas pemudik masih mengandalkan kendaraan pribadi dengan persentase mencapai 69,72 persen atau sekitar 100,32 juta orang. Dari jumlah tersebut, mobil pribadi menjadi moda yang paling dominan dengan 52,98 persen, disusul sepeda motor sebesar 16,74 persen.

Sementara itu, moda transportasi umum masih menjadi pilihan sebagian masyarakat. Bus menempati posisi teratas dengan 16,22 persen atau sekitar 23,34 juta penumpang, diikuti kapal penyeberangan sebesar 4,45 persen (6,40 juta orang) dan pesawat terbang sebesar 3,46 persen (5,98 juta orang).

Moda lainnya antara lain kereta api antarkota sebesar 3,33 persen (4,79 juta), kereta api perkotaan sebesar 1,51 persen (2,17 juta), kapal laut sebesar 0,64 persen (926,12 ribu), serta kereta cepat sebesar 0,47 persen atau sekitar 682,9 ribu penumpang. Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai keberhasilan mudik selama ini masih terlalu fokus pada kelancaran lalu lintas.

“Selama ini ukuran sukses mudik hanya dilihat dari lancarnya perjalanan di jalan tol, padahal itu baru sebagian kecil dari persoalan transportasi kita,” ujar Djoko.

Ia menilai pembangunan jaringan tol memang memberikan dampak signifikan terhadap kelancaran arus mudik. Sejak tersambungnya Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya, perjalanan pemudik menjadi lebih cepat dan relatif terkendali. Selain itu, penerapan rekayasa lalu lintas seperti contraflow dan one way juga terbukti efektif mengurai kepadatan kendaraan di jalur utama mudik.

“Dulu kita sering mendengar cerita pemudik harus bermalam di jalan karena macet total. Sekarang kondisi seperti itu sudah jauh berkurang,” kata Djoko.

Meski demikian, lonjakan volume kendaraan yang terus meningkat tetap menjadi tantangan, terutama karena kapasitas jalan belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas. Untuk mengantisipasi kepadatan pada Mudik Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan enam ruas tol fungsional baru.

Di Pulau Jawa, empat ruas yang akan dioperasikan meliputi Tol Jakarta–Cikampek II Selatan sepanjang 54,75 kilometer, Tol Probolinggo–Banyuwangi sepanjang 49,68 kilometer, serta dua ruas di Jawa Tengah yakni Tol Jogja–Solo segmen Prambanan–Purwomartani sepanjang 11,48 kilometer dan Tol Jogja–Bawen segmen Ambarawa–Bawen sepanjang 4,85 kilometer. Sementara di Pulau Sumatera, tambahan 77,55 kilometer jalan tol akan difungsikan melalui Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 sepanjang 21,95 kilometer serta Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 sepanjang 53,6 kilometer.

Keberadaan jalan tol dinilai mampu meminimalkan hambatan samping yang sering terjadi di jalur arteri, seperti pasar tumpah, aktivitas lalu lintas lokal, hingga keberadaan moda transportasi tradisional seperti becak dan delman. Namun menurut Djoko, keberhasilan mudik ke depan tidak lagi cukup diukur dari kelancaran lalu lintas semata.

“Indikator keberhasilan mudik seharusnya bergeser. Bukan hanya soal lancarnya kendaraan di jalan, tetapi juga seberapa besar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.

Ia juga menilai tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi tidak lepas dari terbatasnya layanan transportasi umum di daerah tujuan mudik.

“Selama transportasi umum di daerah masih terbatas, masyarakat akan tetap memilih membawa mobil atau sepeda motor karena dianggap lebih praktis untuk mobilitas di kampung halaman,” kata Djoko.

Djoko juga menyoroti hasil survei kepuasan pemudik yang selama ini selalu menunjukkan angka tinggi. Menurutnya, hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi transportasi nasional secara utuh.

“Survei kepuasan pemudik sekarang cenderung menghasilkan kepuasan semu. Jalan tol yang lancar sudah menjadi standar minimum, tetapi integrasi transportasi massal kita masih lemah,” jelasnya.

Saat ini tercatat baru 42 pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran APBD untuk mengoperasikan layanan angkutan umum. Jumlah tersebut terdiri dari 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.

Angka itu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, atau sekitar 8 persen saja. Menurut Djoko, keberhasilan mendorong pemudik beralih ke transportasi umum sangat bergantung pada perbaikan layanan transportasi di daerah.

“Kalau mobilitas di daerah tujuan masih sulit tanpa kendaraan pribadi, maka penggunaan mobil dan sepeda motor untuk mudik akan tetap tinggi,” pungkasnya.