RRI.CO.ID, Manado - Menjelang arus Mudik Lebaran 2026, lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik global mulai menjadi perhatian serius bagi ketahanan energi dan sistem transportasi nasional. Kondisi ini dinilai mencerminkan rapuhnya sistem transportasi Indonesia yang masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) fosil serta minimnya pengembangan transportasi publik.

Ketegangan geopolitik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran berpotensi memicu kenaikan harga minyak global. Situasi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung pada kenaikan harga BBM di dalam negeri, yang pada akhirnya akan membebani biaya perjalanan masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Di tengah kondisi tersebut, aktivitas mudik tahun ini diperkirakan tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Meskipun volume kendaraan tetap meningkat, melemahnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih diprediksi membuat jumlah pemudik sedikit menurun.

Indonesia sendiri masih sangat bergantung pada impor energi. Konsumsi minyak nasional saat ini mencapai sekitar 1,7 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 860 ribu barel per hari. Ketimpangan ini membuat sektor energi nasional sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dunia.

Lonjakan mobilitas selama periode mudik dipastikan akan meningkatkan konsumsi BBM secara signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan, baik mobil pribadi, sepeda motor, maupun angkutan umum, secara otomatis akan menyedot lebih banyak bahan bakar dibandingkan hari biasa. Dalam situasi global yang tidak menentu, kondisi ini berpotensi menambah tekanan terhadap pasokan energi nasional.

Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total penduduk Indonesia. Pergerakan terbesar diperkirakan berasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, DKI Jakarta 19,93 juta orang, dan Jawa Timur 17,12 juta orang. Sementara itu, tujuan perjalanan terbanyak diprediksi menuju Jawa Tengah dengan 38,71 juta orang, Jawa Timur 27,29 juta orang, serta Jawa Barat 25,09 juta orang.

Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai sarana transportasi. Kementerian Perhubungan menyiagakan sekitar 31.000 unit bus dengan kapasitas 1,25 juta penumpang. Selain itu, tersedia 829 kapal laut berkapasitas 3,26 juta penumpang, 255 kapal penyeberangan dengan kapasitas 6,15 juta orang dan 770 ribu kendaraan, serta 392 pesawat dan 3.821 rangkaian kereta api.

Meski demikian, penguatan program mudik gratis dinilai perlu diperluas, terutama untuk moda transportasi bus. Program sepeda motor gratis (motis) dinilai kurang signifikan dalam menekan jumlah kendaraan pribadi karena kontribusinya masih di bawah satu persen dari total pemudik.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya arah kebijakan transportasi nasional yang masih terlalu bergantung pada kendaraan pribadi.

“Ketika harga minyak dunia bergejolak, kita langsung merasakan dampaknya. Ini karena sistem transportasi kita masih sangat bergantung pada BBM dan kendaraan pribadi,” ujar Djoko.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025 menunjukkan sektor transportasi menjadi konsumen BBM terbesar di Indonesia, mencapai 52 persen atau setara 276,6 juta barel. Konsumsi tersebut jauh melampaui sektor industri yang menyerap 180,9 juta barel (34 persen), sektor ketenagalistrikan sebesar 42,5 juta barel (8 persen), serta sektor penerbangan sekitar 31,9 juta barel (6 persen).

Lebih jauh, data Kementerian ESDM tahun 2012 menunjukkan sekitar 93 persen konsumsi BBM di sektor transportasi digunakan oleh kendaraan pribadi, dengan komposisi 40 persen sepeda motor dan 53 persen mobil pribadi. Sementara itu, truk hanya menyerap 4 persen dan angkutan umum sekitar 3 persen. Djoko menilai kondisi tersebut menunjukkan pemborosan energi yang sangat besar akibat dominasi kendaraan pribadi di jalan raya.

“Sebagian besar BBM justru habis di kendaraan pribadi. Tanpa penguatan transportasi publik, pemborosan energi akan terus terjadi dan ketergantungan pada impor minyak tidak akan berkurang,” katanya.

Lonjakan harga minyak global saat ini dinilai menjadi ujian bagi sistem transportasi nasional yang masih didominasi kendaraan pribadi. Pengembangan transportasi umum di berbagai daerah dinilai harus segera direalisasikan secara terukur guna menekan konsumsi BBM. Transportasi publik bahkan dinilai perlu ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional agar penggunaan energi lebih efisien. Pemerintah diharapkan mampu menyusun perencanaan komprehensif melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

“Transportasi publik harus ditempatkan sebagai prioritas nasional. Jika tidak, setiap krisis energi global akan selalu berdampak langsung pada masyarakat,” tambah Djoko.

Di sisi lain, isu keselamatan transportasi juga menjadi perhatian. Hasil rampcheck Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Tengah pada periode 1–31 Januari 2026 menunjukkan masih tingginya pelanggaran pada armada bus pariwisata. Dari pemeriksaan terhadap 92 kendaraan di sejumlah lokasi wisata, ditemukan 57 armada atau sekitar 62 persen melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut didominasi aspek teknis kendaraan sebanyak 63 kasus atau 60,6 persen.

Selain itu, terdapat pula masalah administrasi seperti 17 kendaraan tidak memiliki Kartu Pengawasan (KPS), 12 kendaraan dengan bukti lulus uji elektronik (BLU-e) kedaluwarsa, 11 kendaraan dengan KPS tidak berlaku, serta satu armada tanpa BLU-e. Kondisi ini dinilai berkaitan dengan berkurangnya pengawasan akibat pemangkasan anggaran di sektor keselamatan transportasi, baik di tingkat Kementerian Perhubungan maupun pemerintah daerah. Menurut Djoko, pemangkasan anggaran keselamatan transportasi berpotensi menimbulkan dampak serius di lapangan.

“Jika anggaran pengawasan dipangkas, maka frekuensi rampcheck, pengawasan KIR, hingga pelatihan pengemudi akan ikut berkurang. Ini sangat berbahaya karena kendaraan yang tidak laik jalan bisa lolos beroperasi,” ujarnya.

Pemangkasan anggaran tersebut berpotensi menurunkan intensitas pengawasan uji berkala kendaraan (KIR), mengurangi frekuensi rampcheck, serta membatasi pelatihan keselamatan bagi pengemudi angkutan. Selain itu, sistem pengawasan berbasis digital seperti Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (Spionam) juga berpotensi terganggu jika pemeliharaan sistem tidak berjalan optimal.

Persoalan lain juga muncul di perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan. Data menunjukkan sekitar 78 persen insiden terjadi di perlintasan tanpa penjagaan. Sepanjang 2025 hingga awal 2026 saja tercatat sedikitnya 18 kasus truk menabrak kereta api di perlintasan sebidang.

Pemangkasan dana transfer ke daerah juga berdampak pada kesejahteraan penjaga perlintasan, di mana honor yang diterima sebagian masih berada di bawah standar upah minimum kabupaten/kota. Djoko mengingatkan bahwa pengabaian pengembangan transportasi umum serta pemangkasan anggaran keselamatan merupakan langkah yang berisiko besar bagi masyarakat.

“Jika pemerintah ingin transportasi yang aman sekaligus hemat energi, maka penguatan transportasi publik dan pengawasan keselamatan tidak boleh dikurangi. Keduanya harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik membutuhkan jaminan keamanan dan kepastian transportasi yang layak.

“Jangan sampai niat masyarakat untuk mudik Lebaran justru dibayangi ketidakpastian energi dan potensi bahaya keselamatan akibat lemahnya pengawasan,” tutup Djoko.