RRI.CO.ID, Manado - Keberhasilan Mudik Lebaran 2026 tidak semata diukur dari kelancaran arus lalu lintas, melainkan sejauh mana negara mampu melindungi setiap warga tanpa mengorbankan roda ekonomi nasional. Berbeda dengan momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang cenderung bersifat wisata dan opsional, mobilitas mudik diprediksi tetap menjadi puncak pergerakan manusia terbesar di Indonesia dengan karakter perjalanan yang jauh lebih kompleks.

Pada periode Nataru, perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor relatif rendah dan masyarakat cenderung menahan mobilitas karena faktor cuaca maupun persiapan biaya sekolah. Sebaliknya, Mudik Lebaran didorong oleh tradisi kultural dan religius yang kuat, ditambah pencairan tunjangan hari raya (THR) yang meningkatkan pergerakan masyarakat, meski daya beli sedang tertekan. Fenomena ini mencerminkan pola “mudik tetap jalan, dompet tetap perhitungan”.

Akademisi transportasi, Djoko Setijowarno, menilai transformasi mudik harus diarahkan pada penguatan angkutan umum yang aman dan berkelanjutan.

“Keberhasilan mudik tidak cukup diukur dari lancarnya kendaraan di jalan. Negara harus memastikan keselamatan warga sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.

Menurut dosen Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia tersebut, momentum mudik perlu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ekosistem transportasi umum hijau, termasuk pengembangan bus listrik dalam negeri hingga menjangkau daerah. Selain menekan emisi, langkah ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui industri baterai dan komponen transportasi.

Di sisi lain, maraknya travel gelap menunjukkan masih lemahnya layanan angkutan umum lokal di berbagai daerah. Program mudik gratis yang kini meluas ke banyak provinsi dinilai menjadi solusi penting, terlebih dengan integrasi satu platform nasional guna mencegah pendaftaran ganda dan kursi kosong. Sejumlah pihak, termasuk korporasi seperti PT Sido Muncul, telah lama berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial sejak awal 1990-an.

Djoko juga menekankan perlunya pengurangan mudik sepeda motor karena tingginya risiko kecelakaan, terutama bagi pemudik yang membawa anak. Penyediaan bus gratis dengan akses pendaftaran mudah dinilai sebagai langkah paling efektif untuk mengalihkan pemudik ke moda yang lebih aman.

Sementara itu, kebijakan pembatasan angkutan barang saat Lebaran perlu diimbangi optimalisasi logistik berbasis rel dan laut agar tidak menghambat ekonomi. Pemanfaatan jaringan kereta api jarak menengah serta moda laut untuk jarak jauh diyakini mampu mengurai kepadatan jalan raya tanpa mematikan penghasilan pelaku logistik.

Evaluasi Mudik Lebaran 2025 harus menjadi titik balik menuju sistem transportasi yang lebih aman, terintegrasi, dan berkeadilan. Ke depan, keberhasilan mudik tidak boleh lagi hanya dilihat dari kelancaran perjalanan, tetapi dari kemampuan negara menjaga keselamatan manusia sekaligus keberlangsungan ekonomi nasional.