Transportasi Umum Bukan Sekadar Infrastruktur, Tapi Jalan Keluar dari Kemiskinan

RRI.CO.ID, Manado - Kemiskinan tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki seseorang, tetapi juga dari kemampuannya mengakses peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah kualitas transportasi publik yang menentukan seberapa mudah masyarakat bergerak dan beraktivitas.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan mencapai sekitar 11,64 juta jiwa atau 7,09 persen dari total penduduk kota. Sementara di perdesaan, jumlah penduduk miskin mencapai 13,58 juta jiwa atau 11,79 persen. Meski persentase kemiskinan di desa lebih tinggi, jumlah masyarakat miskin di perkotaan tetap menjadi tantangan besar karena harus menghadapi tingginya biaya hidup, kepadatan penduduk, dan keterbatasan akses layanan dasar.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai hubungan antara kemiskinan dan transportasi umum sangat erat.

“Dalam studi kebijakan publik dan perencanaan kota, keterikatan ini kerap memicu lingkaran setan yang dikenal sebagai mobility poverty atau kemiskinan mobilitas. Ketika akses transportasi buruk, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin terisolasi secara ekonomi,” ujar Djoko.

Menurutnya, banyak keluarga berpenghasilan rendah terpaksa tinggal di kawasan pinggiran kota karena harga lahan dan hunian di pusat kota tidak lagi terjangkau. Di sisi lain, pusat pekerjaan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan utama.

Akibatnya, warga yang tidak memiliki akses transportasi umum yang memadai akan kesulitan memperoleh maupun mempertahankan pekerjaan. Waktu tempuh yang panjang, biaya perjalanan yang tinggi, serta ketidakpastian layanan transportasi menjadi hambatan nyata bagi kelompok masyarakat rentan.

“Transportasi umum yang baik dan terintegrasi dapat menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan karena membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi,” kata Djoko.

Beban Biaya yang Menggerus Pendapatan

Bagi keluarga miskin, biaya transportasi sering kali menghabiskan porsi besar dari pendapatan bulanan. Ketika transportasi umum tidak tersedia atau tidak terintegrasi, masyarakat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi melalui skema kredit atau harus membayar ongkos berkali-kali karena berganti moda transportasi.

Selain biaya, kemacetan dan buruknya layanan angkutan umum juga mengurangi produktivitas masyarakat. Waktu yang terbuang di perjalanan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk bekerja, beristirahat, atau mendampingi anak belajar.

Buruknya transportasi juga berdampak pada akses terhadap layanan dasar. Masyarakat menjadi lebih sulit menjangkau puskesmas, rumah sakit, sekolah, pusat pelatihan kerja, hingga pasar yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Transportasi sebagai Layanan Dasar

Djoko menegaskan bahwa transportasi publik seharusnya dipandang sebagai layanan dasar warga negara, sejajar dengan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan air bersih.

“Transportasi umum merupakan kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi oleh negara. Dengan menata transportasi umum, berarti juga menata kehidupan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa investasi pada transportasi publik yang murah dan mudah diakses akan memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penghematan biaya rumah tangga hingga peningkatan produktivitas masyarakat.

Langkah Strategis Memutus Kemiskinan Mobilitas

Untuk memutus lingkaran kemiskinan mobilitas, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan pemerintah dan perencana kota, antara lain:

• Integrasi antarmoda dengan sistem tarif tunggal (integrated tariff).
• Pemberian subsidi transportasi yang tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Pengembangan angkutan pengumpan (feeder) yang menghubungkan kawasan pinggiran dengan pusat aktivitas ekonomi.
• Penerapan konsep Transit-Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan kawasan permukiman dengan transportasi massal.
• Peningkatan ketepatan waktu dan keandalan layanan transportasi umum.

Djoko juga menilai peningkatan akses transportasi publik dapat menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

“Peningkatan akses transportasi publik mampu menciptakan efisiensi fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dan subsidi energi,” ujarnya.

Menurutnya, kota yang maju bukanlah kota yang memaksa masyarakat membeli kendaraan pribadi, melainkan kota yang menyediakan transportasi umum yang nyaman, terjangkau, dan menjadi pilihan seluruh lapisan masyarakat.

“Transportasi publik yang andal bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi kemanusiaan untuk membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan secara lebih merata,” pungkas Djoko.

Dengan demikian, pembenahan transportasi publik tidak hanya berfungsi mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi salah satu strategi paling efektif dalam mengurangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial di kawasan perkotaan.