Asmat Jadi Bukti, Subsidi Kendaraan Listrik Lebih Tepat untuk Daerah Sulit BBM

RRI.CO.ID, Manado - Pemerintah dinilai perlu mengarahkan kebijakan subsidi kendaraan listrik, termasuk mobil hybrid dan kendaraan berbasis baterai, kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Di tengah tantangan logistik dan mahalnya harga energi, Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan dinilai telah membuktikan bahwa kendaraan listrik dapat menjadi solusi mobilitas yang efektif sekaligus murah.

Jauh sebelum kota-kota besar di Indonesia ramai membahas transisi energi dan insentif kendaraan listrik, masyarakat di Kabupaten Asmat telah lebih dahulu menjalani transformasi tersebut secara alami. Di wilayah yang didominasi rawa dan jalan panggung, kendaraan listrik tumbuh bukan sebagai gaya hidup, melainkan kebutuhan yang lahir dari adaptasi terhadap kondisi geografis.

Kabupaten Asmat, khususnya Kota Agats, bahkan dikenal sebagai “Kota Seribu Motor Listrik” karena mayoritas masyarakat telah menggunakan kendaraan listrik sejak lama. Fenomena ini menjadikan Asmat sebagai contoh unik implementasi transportasi hijau di wilayah terpencil Indonesia.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai pengalaman Asmat semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan subsidi kendaraan ramah lingkungan.

“Jika pemerintah ingin mendorong transisi energi secara efektif, prioritas subsidi kendaraan listrik sebaiknya diarahkan ke wilayah yang mengalami kesulitan distribusi BBM. Asmat sudah menunjukkan bahwa kendaraan listrik bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, pendekatan kebijakan berbasis kebutuhan daerah akan lebih tepat dibandingkan hanya berorientasi pada pertumbuhan pasar kendaraan listrik di kota-kota besar.

“Di daerah terpencil, biaya logistik BBM sangat mahal. Ketika masyarakat dapat beralih ke kendaraan listrik, ketergantungan terhadap distribusi BBM otomatis berkurang dan biaya hidup masyarakat menjadi lebih ringan,” katanya.

Ia juga menilai pengalaman Asmat menunjukkan bahwa transisi energi dapat berjalan secara organik ketika didukung kesesuaian kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

“Asmat memberikan pelajaran penting bahwa transisi energi tidak harus menunggu infrastruktur besar. Ketika teknologi menjawab kebutuhan lokal, masyarakat akan beradaptasi dengan sendirinya,” tambah Djoko.

Kota Agats dibangun di atas struktur jalan panggung dari kayu dan beton karena kondisi tanah yang berawa. Dalam konteks ini, kendaraan listrik, terutama motor listrik, dianggap lebih ideal dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Selain lebih ringan sehingga mengurangi tekanan terhadap struktur jalan, dimensi kendaraan listrik yang lebih kompak dinilai sesuai dengan karakter jalan di Agats yang relatif sempit.

Tantangan distribusi BBM di Asmat juga menjadi alasan utama berkembangnya kendaraan listrik. Sebelum kebijakan BBM satu harga diberlakukan, harga BBM di wilayah ini disebut dapat mencapai Rp60 ribu per liter akibat keterbatasan pasokan dan tingginya biaya distribusi.

Akibatnya, masyarakat sejak awal lebih memilih kendaraan listrik yang biaya operasionalnya jauh lebih murah dan dapat diisi daya di rumah.

Merujuk laporan harian Kompas edisi 13 Mei 2026, masyarakat Agats umumnya menggunakan motor listrik dengan empat hingga enam baterai berkapasitas rata-rata 20–22 ampere-hour (Ah). Pengisian daya berlangsung sekitar delapan hingga sepuluh jam per hari, sementara kebiasaan pengisian dilakukan secara mandiri di rumah karena masyarakat tidak terlalu bergantung pada fasilitas pengisian umum.

Pejabat daerah, termasuk bupati, diketahui juga menggunakan motor listrik sebagai moda transportasi harian. BBM di Asmat lebih banyak digunakan untuk transportasi air seperti kapal kayu bermotor dan speedboat, sedangkan kendaraan berbahan bakar minyak di darat jumlahnya sangat terbatas.

Keberadaan kendaraan listrik juga dinilai memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Dengan biaya mobilitas yang lebih murah, aktivitas angkut hasil bumi maupun kebutuhan logistik harian menjadi lebih efisien.

Bengkel kendaraan di Agats pun berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dengan fokus pada servis motor listrik serta penyediaan suku cadang khusus.

Data menunjukkan, pada 2018 terdapat sekitar 1.280 motor listrik di Agats. Jumlah itu kini diperkirakan meningkat menjadi sekitar 4.000 unit.

Menariknya, kendaraan listrik di distrik setempat dikategorikan sebagai sepeda. Pelat nomor berfungsi sebagai identitas pengganti stiker retribusi sehingga pemilik kendaraan tidak diwajibkan memiliki STNK, SIM maupun membayar pajak kendaraan seperti kendaraan konvensional.

Kota Agats juga dikenal minim kecelakaan lalu lintas meskipun tidak memiliki lampu pengatur lalu lintas, SPBU maupun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Nyaris tidak ada petugas polisi lalu lintas yang berjaga di jalan.

Moda transportasi ojek listrik di Agats juga berkembang dan memperoleh payung hukum melalui sejumlah regulasi daerah, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.

Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat mencatat terdapat 22 pangkalan ojek listrik yang beroperasi di Kota Agats. Ojek listrik menggunakan pelat kendaraan berwarna kuning sebagai identitas operasional.

Regulasi daerah tersebut mengatur retribusi kendaraan listrik sewaan sebesar Rp500 ribu per tahun, kendaraan listrik pribadi Rp150 ribu per tahun, serta sewa lahan pangkalan ojek Rp1 juta per tahun.

Di tengah tantangan krisis energi nasional dan tingginya konsumsi BBM sektor transportasi, pengalaman Asmat dinilai dapat menjadi model pengembangan kendaraan listrik di wilayah-wilayah yang sulit mendapatkan pasokan BBM.

Data pemerintah menunjukkan populasi kendaraan listrik nasional pada 2025 baru mencapai sekitar 333.561 unit atau sekitar 0,19 persen dari total kendaraan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan hingga 10 persen guna menekan konsumsi BBM nasional, sementara sektor transportasi masih menjadi penyumbang utama penggunaan energi berbasis minyak.

Transformasi yang berlangsung di ujung timur Indonesia tersebut memperlihatkan bahwa transisi energi tidak selalu harus dimulai dari kota besar. Ketika kebutuhan mobilitas, efisiensi biaya, dan kondisi geografis saling bertemu, kendaraan listrik dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat.