RRI.CO.ID, Manado - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional kini tengah menjadi sorotan publik. Dalam menjaga akuntabilitas anggaran yang besar, pelibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif dinilai menjadi instrumen krusial untuk memastikan program tetap tepat sasaran dan berkualitas.

Mekanisme pengawasan ini dipandang sebagai bentuk keseimbangan dalam kebijakan publik. Dengan melibatkan elemen masyarakat seperti organisasi pemuda atau mahasiswa, negara tidak hanya mengandalkan lembaga internal, tetapi juga mendapatkan data riil dari lapangan secara transparan dan independen.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan di tingkat Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG). Pengamat Kebijakan Publik, R Saddam Al-Jihad, menilai bahwa ruang kritik dari masyarakat harus dipandang sebagai suplemen penting untuk perbaikan kebijakan ke depan.

“Harus ada pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi program ini. Bagus banget kalau Badan Gizi Nasional membuka ruang kolaboratif itu sehingga ada kontroling yang independen, bukan hanya dari internal negara,” ujar Saddam dalam diskusi BGN Talks, Sabtu, 9 Mei 2026.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan memudahkan pemerintah dalam mendeteksi masalah secara dini. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian standar pada dapur atau menu makanan, pemerintah dapat segera melakukan tindakan evaluatif yang nyata.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠“Negara tidak boleh ragu untuk melakukan suspend jika ditemukan SPPG yang makanannya tidak sesuai standar. Pemerintah sekarang sudah di jalur yang tepat untuk mendengar kritik masyarakat guna melakukan kebijakan evaluatif,” kata Saddam menambahkan.