RRI.CO.ID, Manado - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, Joko Sriwidodo, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki fondasi hukum yang kuat. Menurutnya, program ini sah secara konstitusi karena telah melewati proses verifikasi di KPU hingga pembahasan anggaran bersama DPR RI.

Dalam diskusi BGN Talks Episode 35, Joko menjelaskan bahwa pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) didukung oleh regulasi yang jelas, seperti Perpres Nomor 83 Tahun 2024. Ia menilai langkah pemerintah sudah sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

"Program ini konstitusional. Sudah disampaikan kepada publik, dicatat di KPU, dan nomenklaturnya dibahas bersama DPR," ujar Joko.

Selain aspek legalitas, ia menyoroti dimensi keadilan sosial dalam program ini. MBG dianggap sebagai upaya memanusiakan manusia dengan memberikan akses gizi yang merata bagi seluruh anak sekolah, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Joko menekankan bahwa di sekolah, setiap anak seharusnya mendapatkan kualitas asupan yang sama.

"Filosofinya adalah adil dan beradab. Jangan sampai yang makan telur hanya anak orang kaya, sementara yang lain hanya makan gorengan," katanya.

Terkait besarnya anggaran yang menjadi sorotan publik, Joko menilai pergeseran angka dalam APBN adalah hal wajar sepanjang disetujui oleh legislatif. Namun, ia memberikan peringatan keras kepada Badan Gizi Nasional untuk menjaga integritas pelaksanaan di lapangan.

Ada tiga poin utama yang ditekankan untuk menjaga keberlangsungan program ini, yaitu pencapaian target distribusi yang maksimal, pencegahan tindak pidana korupsi, dan efisiensi anggaran operasional. Pengawasan melekat pada Satuan Pelayanan Badan Gizi (SPBG) menjadi kunci agar kualitas makanan tetap terjaga dan tepat sasaran.

Joko juga menanggapi adanya pro dan kontra di tengah masyarakat sebagai bagian dari demokrasi. Ia menyarankan agar setiap kritik disampaikan melalui jalur resmi yang elegan untuk membantu pemerintah melakukan penyempurnaan program secara berkelanjutan.