RRI.CO.ID, Manado - Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat pengendalian kerawanan pangan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini dilakukan mengingat masih terdapat puluhan daerah yang masuk kategori rentan rawan pangan.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, mengungkapkan bahwa kondisi ketahanan pangan nasional saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar.

“Saat ini Indonesia masih menghadapi kondisi ketahanan pangan yang relatif masih sangat menantang. Masih ada 81 kabupaten/kota yang terkategori rentan rawan pangan,” ujarnya dalam BGN Talks Episode 31.

Ia menjelaskan, daerah rentan rawan pangan tersebut tersebar di 15 provinsi, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), perbatasan, kepulauan, serta wilayah timur Indonesia. Permasalahan yang dihadapi meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga pemanfaatan pangan yang belum optimal.

Selain itu, secara individu masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan asupan energi yang cukup untuk hidup sehat dan produktif. Data menunjukkan sekitar 8,27 persen penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan asupan energi harian.

Dalam rangka mengatasi kondisi tersebut, Badan Pangan Nasional menyusun berbagai kebijakan berbasis data melalui peta ketahanan dan kerentanan pangan yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan program intervensi.

Sri Nuryanti menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

“Adanya Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi jembatan agar pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan masyarakat, sekaligus mengurangi beban pengeluaran pangan keluarga,” katanya.

Ia menambahkan, dukungan Badan Pangan Nasional terhadap program tersebut dilakukan melalui penyediaan data ketersediaan pangan lokal, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, serta pengawasan keamanan dan mutu pangan yang digunakan sebagai bahan baku.

Dengan pendekatan berbasis potensi pangan lokal dan kebutuhan gizi masyarakat di masing-masing daerah, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.