KBRN, Manado: Trans Metro Dewata (TMD) menjadi salah satu pilar strategis dalam menjaga kelancaran mobilitas di Bali, terutama di kawasan perkotaan Sarbagita. Di tengah meningkatnya arus kendaraan pribadi dan kemacetan yang kian parah, layanan ini hadir sebagai upaya mengalihkan masyarakat dan wisatawan menuju moda transportasi publik yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Sebagai destinasi wisata dunia, Bali sangat bergantung pada kelancaran pergerakan masyarakat dan wisatawan. Namun, lonjakan kendaraan pribadi tanpa diimbangi transportasi umum memadai memicu kemacetan kronis di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Untuk merespons, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan program Buy The Service (BTS) yang diwujudkan dalam layanan Trans Metro Dewata sejak akhir 2020.

Hingga 2025, TMD melayani enam koridor utama dengan total 75 armada bus sedang. Waktu operasional berlangsung 16 jam, mulai 04.30 WITA hingga 18.30 WITA. Saat ini headway berada di kisaran 18–19 menit dan masih perlu ditingkatkan menjadi 10–15 menit agar penumpang tidak menunggu terlalu lama.

Namun, tantangan terbesar TMD adalah keberlanjutan pendanaan. Setelah kontrak BTS tahap pertama berakhir pada 2024, tidak ada lagi alokasi APBN untuk operasional 2025. Kondisi ini sempat membuat layanan terhenti. Pemerintah Provinsi Bali lalu mengambil langkah strategis dengan menggandeng kabupaten/kota melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Total subsidi operasional TMD 2025 mencapai Rp56,34 miliar. Komposisinya yakni 30 persen dari APBD Provinsi Bali, dan 70 persen ditanggung Pemkot Denpasar serta Pemkab Badung, Gianyar, dan Tabanan sesuai panjang lintasan yang dilalui armada.

Pendanaan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik. Denpasar dan Gianyar bahkan telah memiliki anggaran transportasi umum daerah, termasuk layanan gratis untuk pelajar.

Meski demikian, tantangan lain tetap mengemuka. Dari sisi operasional, TMD masih bersaing ketat dengan budaya penggunaan kendaraan pribadi, layanan sewa, dan ojek daring. Infrastruktur halte yang belum optimal, kemacetan lalu lintas yang memperpanjang headway, serta minimnya integrasi dengan angkutan feeder juga memengaruhi kualitas layanan.

Secara budaya, masyarakat Bali belum terbiasa menggunakan angkutan umum untuk perjalanan harian. Wisatawan pun lebih memilih kendaraan sewa yang menawarkan fleksibilitas. Padahal, TMD menawarkan tarif terjangkau dan rute strategis yang menjadikannya alternatif lebih terukur di tengah kepadatan lalu lintas.

Ke depan, sumber pendanaan TMD dapat diperkuat dari sektor lain, termasuk iklan, dana bagi hasil Bandara Ngurah Rai, hingga pungutan wisatawan mancanegara yang berpotensi mencapai Rp795 miliar berdasarkan data kunjungan 2023.

Selain itu, pengembangan angkutan pengumpan (feeder) menuju 43 kawasan perumahan menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di Tabanan yang memiliki 35 kawasan prioritas.

Melalui kolaborasi lintas pemerintah dan peningkatan kualitas layanan, Trans Metro Dewata diharapkan benar-benar menjadi tulang punggung transportasi publik Bali—mendukung pariwisata berkelanjutan, mengurangi kemacetan, dan menjaga daya saing Pulau Dewata di mata dunia.