KBRN,Manado : Dalam upaya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terkait penanganan Persons of Filipino Descent (PFDs) di wilayah perbatasan, Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Bidang Kumham Imipas) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulut.

Audiensi dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Kemenko Bidang Kumham Imipas, Agato P. P. Simamora, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani dan Kepala Subdirektorat Kerja Sama Antar Negara Ditjen Imigrasi, Agus Abdul Majid serta para Pejabat Struktural dan Ka. UPT Imigrasi di wilayah Sulawesi Utara.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyinergikan kebijakan pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan serta penyelesaian status kewarganegaraan PFDs di kawasan perbatasan Indonesia–Filipina.

Dalam kesempatan itu, Agato Simamora menegaskan pentingnya sinergi dan komunikasi antarlembaga agar penanganan PFDs dapat berjalan terarah, humanis, dan berbasis pada ketentuan hukum.

“Pemerintah pusat melalui Kemenko Bidang Kumham Imipas berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sulawesi Utara memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam isu kewarganegaraan di perbatasan,” ujar Agato.

Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulut, Ramdhani, menekankan bahwa audiensi ini menjadi momentum penting memperkuat kolaborasi antar pihak.

“Pendekatan yang terpadu dan berbasis kemanusiaan menjadi kunci keberhasilan penanganan PFDs. Sinergi pusat dan daerah akan mempercepat penyelesaian isu kewarganegaraan secara menyeluruh,” ungkapnya.

Audiensi ini diharapkan menghasilkan kesepahaman strategis dalam memperkuat kebijakan penanganan PFDs melalui data terintegrasi, dukungan kebijakan daerah, dan kolaborasi lintas sektor.