KBRN, Manado: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Dampak bencana tidak hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat, mulai dari hilangnya mata pencaharian, terganggunya pendidikan anak, hingga meningkatnya kerentanan kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN, M. Najib Azka, dalam Webinar Tema Perdana atau Kick-Off Meeting bertajuk “Transisi Tanggap Darurat Menuju Pemulihan Pascabencana Sumatera: Sejauh Mana Kesiapan Kita?” yang diselenggarakan Pusat Riset Kependudukan BRIN, Selasa (30/12), di Jakarta.

Najib menegaskan, pengalaman berbagai bencana besar di Indonesia seperti tsunami Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, hingga bencana di Palu menunjukkan bahwa fase transisi menuju pemulihan merupakan tahap paling krusial sekaligus paling rapuh.

“Pada fase ini sering terjadi keterputusan antara bantuan darurat dan pemulihan jangka menengah. Begitu pula antara kebijakan nasional dan realitas lokal, serta antara program dan kebutuhan riil masyarakat terdampak,” ujarnya.

Menurut Najib, di sinilah peran strategis ilmu pengetahuan sosial dan humaniora sangat dibutuhkan. Pemulihan pascabencana harus dirancang berbasis bukti, inklusif, serta berorientasi jangka panjang.

“Pemulihan tidak hanya mencakup pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan pendapatan, ketahanan sosial, kesehatan mental, martabat, dan rasa aman warga,” katanya.

Atas dasar itu, BRIN melalui OR IPSH memandang penting menghadirkan ruang diskusi berkelanjutan lintas aktor. Weekly Webinar Series: Update Sumatera dirancang sebagai forum rutin untuk menghimpun pembelajaran lintas sektor, mempertemukan perspektif kebijakan, riset, dan praktik lapangan, sekaligus mendokumentasikan tantangan serta praktik baik pemulihan pascabencana.

Rangkaian diskusi tersebut juga menjadi bagian dari penyusunan Buku Putih Pemulihan Pascabencana Sumatera dari perspektif kependudukan dan sosial.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Ali Yansyah Abdurrahim menekankan bahwa pemulihan pascabencana dalam perspektif kependudukan tidak hanya berbicara tentang apa yang dibangun kembali, tetapi juga tentang siapa yang pulih lebih dulu dan siapa yang tertinggal.

“Perubahan struktur rumah tangga, migrasi, serta meningkatnya kerentanan kelompok tertentu harus menjadi perhatian utama agar pemulihan tidak bersifat parsial,” ujarnya.

Dari sisi ilmiah, Profesor Riset Pusat Riset Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN Erma Yulihastin menjelaskan bahwa fenomena cuaca ekstrem di Sumatera tidak terlepas dari krisis iklim global. Kenaikan suhu bumi hingga sekitar 1,5 derajat Celsius telah meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem serta angin kencang.

“Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatera menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem. Karena itu, kesiapsiagaan dan mitigasi berbasis data ilmiah perlu terus diperbarui,” ungkapnya.

Perwakilan Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB turut memaparkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor akibat Siklon Senyar di Sumatera. Pemulihan diarahkan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Diskusi juga diperkaya oleh kontribusi masyarakat sipil dan perguruan tinggi. Direktur Eksekutif Salam Setara (KitaBisa) Ahmad Mujahid menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan. Sementara Universitas Syiah Kuala menyoroti pentingnya pendidikan darurat dan dukungan psikososial bagi penyintas, khususnya anak-anak, sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang.

Melalui forum ini, BRIN berharap terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara peneliti, pemerintah, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan pascabencana di Sumatera yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

(Fika Hamzah)