KBRN, Manado: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menegaskan komitmen BRIN dalam membangun ekosistem space economy nasional berbasis pemanfaatan data citra satelit secara terintegrasi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh di Gedung BJ Habibie, Jakarta, Rabu (29/10).

Handoko menyebut, tata kelola data citra satelit di Indonesia kini telah mengalami transformasi sejak pengintegrasian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) ke dalam BRIN, sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Transformasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh.

“Undang-undang mengamanatkan bahwa tata kelola data citra satelit harus diintegrasikan di lembaga yang mengatur urusan keantariksaan. Setelah LAPAN menjadi bagian dari BRIN, tanggung jawab itu kini berada di BRIN,” jelasnya.

Menurut Handoko, kebutuhan nasional terhadap data citra satelit sangat besar, mencakup darat dan laut di seluruh wilayah Indonesia. Data resolusi tinggi dibutuhkan untuk pemantauan luas, sementara data resolusi sangat tinggi diperlukan untuk pengamatan spesifik pada titik strategis.

“Idealnya kita mampu menyediakan data citra seluruh wilayah Indonesia secara mandiri, baik resolusi tinggi maupun sangat tinggi,” ujarnya.

Namun hingga kini Indonesia masih bergantung pada satelit luar negeri. Data mentah hasil penginderaan jauh harus diunduh, kemudian diolah oleh BRIN melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta.

Handoko menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola data citra, seperti belum adanya mekanisme pemantauan penggunaan yang efektif, ketiadaan standardisasi metode analisis, dan pengelolaan data yang masih eksklusif antarinstansi. Akibatnya, biaya pengadaan dan pengelolaan menjadi tinggi, sementara nilai tambah ekonomi belum optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BRIN menyiapkan mekanisme baru berbasis kolaborasi antara pemerintah dan sektor usaha. Melalui model bisnis baru ini, BRIN menyediakan backend system dan infrastruktur data, sementara pengembangan platform dilakukan oleh pelaku usaha.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah platform Geo-MIMO (Geoinformatika Multi-Input Multi-Output), yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber data satelit menjadi format seragam dan siap pakai. “Pelaku usaha bisa mengembangkan aplikasi sesuai segmen — seperti kehutanan, perkebunan, perikanan, atau pertanian. Mereka tidak perlu investasi besar, cukup pada IT dan pemasaran,” terang Handoko.

Model bisnis ini berbasis lisensi dan penggunaan aktual (usage-based licensing). “Pelaku usaha akan membayar sesuai volume data atau computing power yang digunakan. Mereka baru membayar setelah menghasilkan penjualan. Ini efisien dan mendorong munculnya ekonomi berbasis data,” tambahnya.

Ke depan, BRIN akan membuka akses lebih luas bagi startup dan pelaku usaha agar dapat mengolah data satelit menjadi layanan bernilai tambah lintas sektor. Sistem baru yang akan diterapkan mulai tahun depan juga memastikan setiap pengguna data melalui proses assessment dan penyimpanan di infrastruktur BRIN, sehingga data dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak lain.

“Tujuannya bukan membatasi, tetapi memastikan keberlanjutan manfaat data bagi bangsa,” tegas Handoko.

Ia menutup dengan menekankan bahwa pemanfaatan data citra satelit merupakan investasi strategis bangsa untuk mencapai kemandirian teknologi dan ekonomi ruang angkasa. “Kalau kita tidak mengelola data ini dengan bijak, secara tidak langsung kita merugikan diri sendiri sebagai bangsa,” pungkasnya.

(Fika Hamzah)