RRI.CO.ID, Manado - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menunjukkan kinerja ekonomi yang solid di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 1 April 2026, Sulut mencatat tingkat inflasi yang rendah dan terkendali, bahkan menjadi yang terendah di wilayah Pulau Sulawesi.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus, capaian ini menjadi indikator kuat stabilitas harga serta efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Maret 2026, Sulut mencatat inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,41 persen, menunjukkan kondisi harga yang relatif stabil di tingkat daerah.

Sementara itu, inflasi year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 2,20 persen. Capaian ini menempatkan Sulut sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah di Regional Sulawesi. Sebagai perbandingan, Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi tahunan hingga sekitar 4,50 persen.

“Secara nasional, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi, dengan komoditas seperti ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan cabai rawit sebagai pemicu. Namun di Sulut, tekanan terhadap harga pangan berhasil ditekan melalui penguatan pengendalian rantai pasok oleh pemerintah daerah,” ujar Yulius.

Selain itu, kebijakan pemerintah pusat melalui Paket Stimulus Ekonomi 1-2026 turut memberikan dampak positif. Insentif di sektor transportasi seperti tarif jalan tol, angkutan laut, layanan ASDP, hingga kereta api yang mengalami deflasi, membantu menekan biaya distribusi dan menjaga daya beli masyarakat.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari langkah strategis yang diterapkan pemprov Sulut, di antaranya penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau harga secara real-time, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok terutama menjelang hari besar keagamaan, serta optimalisasi berbagai stimulus dari pemerintah pusat,” terangnya.

Capaian inflasi 2,20 persen secara tahunan ini menjadi bukti kuat bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat berjalan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, Pemprov Sulut berkomitmen untuk mempertahankan momentum positif ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.

(Anugrah Pandey)