RRI.co.id, Manado : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara mengikuti kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas serta tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kegiatan diikuti Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Yulius Paath, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Zulkarnain, serta Plt. Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Roni Rumondor. Penyerahan LHP tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas berjalan transparan, tertib, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mewakili Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyampaikan bahwa opini, rekomendasi, dan catatan BPK harus disikapi secara terbuka, objektif, dan penuh tanggung jawab. Otto menekankan agar rekomendasi BPK tidak sekadar menjadi catatan, melainkan dijadikan peta jalan perbaikan untuk membenahi kelemahan administrasi, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta meningkatkan efisiensi belanja negara. Seluruh jajaran juga diminta segera melakukan tindak lanjut melalui langkah konkret dan rencana aksi yang terukur.

Sementara itu, Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sejalan dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan,Mashudi, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK dan terus memperkuat akuntabilitas, pengendalian internal, serta tata kelola Pemasyarakatan yang transparan dan berkelanjutan.