KBRN,Manado: Korupsi di Sulawesi Utara telah menjadi masalah kronis yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Namun, di tengah krisis kepercayaan publik, muncul 2 sosok yang tampil sebagai agen perubahan yakni Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langie, SIK, MH dan Gubernur Sulut Yulius Silvanus.

Dengan langkah tegas dan terukur, Kapolda Sulut didukung Gubernur Sulut menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, menyasar berbagai kasus besar tanpa pandang bulu.

Termasuk di antaranya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah GMIM, yang kini telah menetapkan tersangka.

Ini menjadi sinyal kuat bahwa penegakan hukum di Sulawesi Utara tidak lagi pandang bulu—baik pejabat birokrasi maupun tokoh lembaga keagamaan bisa tersentuh hukum jika terbukti korup.

Menurut Dr. Maxi Egeten, SIP, MSI, dosen FISIP dan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, langkah Kapolda Sulut merupakan upaya substantif yang sangat penting dalam perubahan sistemik di daerah.

“Perubahan hanya akan terjadi jika ada kesadaran kolektif. Kapolda tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan dukungan masyarakat untuk menyukseskan misi bersih-bersih birokrasi ini,” tegas Dr. Maxi.

Ia juga menegaskan bahwa sikap tegas Kapolda Sulut adalah bentuk kepemimpinan progresif yang belum pernah terlihat dari para pendahulunya.

Langkah-langkah yang diambil Irjen Royke Langie tidak hanya menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menginspirasi banyak pihak untuk hidup lebih jujur dan berintegritas.

Tindakan ini pun menjadi pesan moral kepada seluruh birokrat dan lembaga, bahwa era “main aman” dalam praktik korupsi telah berakhir.

Kapolda Sulut telah menciptakan gelombang baru kesadaran publik : bahwa pemberantasan korupsi bukanlah isu politik, tetapi kebutuhan moral dan sosial.

Bahkan ketika muncul tudingan miring mengenai dana hibah ke Polda Sulut, banyak pihak menilai isu tersebut hanya pengalihan dari inti persoalan.

“Mengkritik boleh, tetapi jangan membunuh semangat perubahan dengan narasi keliru,” tambah Dr. Maxi.

Pemberantasan korupsi oleh Irjen Pol Royke Langie yang di dukung Penuh Gubernur Sulut Yulius Selvanus kini menjadi trending topic di kalangan akademisi, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

Gerakan yang dibangun bukan sekadar operasi hukum, tetapi juga membangun budaya baru yang bersih dari praktik KKN.

Dengan pendekatan menyeluruh, dukungan publik, dan keberanian moral, Kapolda Sulut berhasil menjadi simbol perubahan nyata dalam membasmi korupsi di Sulawesi Utara.