KBRN,Manado: Penetapan 5 orang tersangka oleh pihak Polda Sulut diantaranya Ketua Sinode GMIM menurut pandangan Akademisi DR. Maxi Egeten,SIP MSI. Dosen Fisip Unsrat dan Pascasarjana, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan adalah proses penerapan norma hukum secara nyata guna memastikan penegakan hukum telah dilakukan.

Apa yang dilakukan Kapolda Sulut, Dirkrimsus beserta jajarannya harus didukung karena hal ini tentu sudah melalui proses, mekanisme bahkan kajian sebagaiman ketentuan UU dimana telah terpenuhinya 2 alat bukti.

Namun demikian tidak mengesampingkan asas pra duga tak bersalah maka ada ruang yang disediakan juga untuk di uji apakah bersalah atau tidak seseorang tersangka dengan menempuh langkah hukum lewat pengadilan.

Sebagai warga GMIM dimana DR. Maxi Egeten,SIP MSI. masih tercatat Pengurus PKB (pokja) Sinode GMIM, mantan pengurus Panji Yosua Sinode GMIM dua periode, Dirinya mengamati ada pro kontra dalam menyikapi persoalan ini.

Itu hal yang wajar, tetapi tipikal warga GMIM rata rata cerdas, rasional dan sering mendasari sudut pandang pada sebuah dialektika melalui argumen yang beralasan sehingga tidak apriori terhadap suatu masalah termasuk hibah GMIM yang menyeret Ketua Sinode.

Warga GMIM juga sangat permisif dalam mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Asta cita dimana pemberantasan korupsi ada didalamnya.

Polda sebagai bagian integral pemerinta mempunyai tugas memberantas korupsi dan menegakkan hukum dengan prinsip keadilan harus kita dukung.

Kami memberi apresiasi kepada Kapolda Sulut Irjen Pol Royce Hari Langie dan Jajaran dengan tegas dan berani telah melakukan upaya pemberantasan korupsi tanpa memandang dari organisasi mana asalnya.

Dengan begitu maka Kapolda adalah tokoh reformasi dalam pemberantasan korupsi saat ini di Sulawesi Utara.

Kami yakin sebagian besar masyarakat Sulut mendukung langkah Kapolda sulut beserta seluruh perangkatnya.

Mereka yang dijadikan tersangka kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Sinode GMIM yaitu : JRK,AGK,SK,FK dan HA.