HLM TPID dan TP2DD Boltara Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah

RRI.CO.ID, Boroko- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Kegiatan yang dipimpin Bupati Boltara Sirajudin Lasena tersebut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara Purwanto, Manajer PEPK & LMS Kantor OJK SulutGo Toar Kaesar Dotulung, Kepala BPS Boltara Andi Alimuddin, serta unsur Forkopimda dan anggota TPID dan TP2DD Boltara.

Bupati Boltara Sirajudin Lasena mengatakan, penguatan ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah, khususnya menghadapi tantangan perubahan iklim yang berdampak terhadap pasokan sejumlah komoditas pangan.

“Kami berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga ketersediaan komoditas strategis seperti cabai rawit dan beras premium.”

Sirajudin menjelaskan, Boltara memiliki potensi lahan sawah yang cukup besar. Namun, keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya saat panen serentak, masih menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan varietas padi bersama IPB, penerapan teknologi Tabur Benih Langsung (Tabela) dengan produktivitas hingga 10,03 ton per hektare, serta memperluas akses kredit alsintan bagi petani.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Purwanto mengatakan, perkembangan harga di Sulawesi Utara masih dipengaruhi sejumlah komoditas, di antaranya cabai rawit, kangkung, angkutan udara, daun bawang dan cabai merah.

“Perhatian kita salah satunya adalah cabai rawit, karena berdasarkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih menunjukkan adanya tekanan harga.”

Menurut Purwanto, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

Langkah tersebut dapat diperkuat melalui optimalisasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemanfaatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta Kerja Sama Antardaerah (KAD).

Di sisi digitalisasi, Purwanto menyebut Kabupaten Boltara mencatat peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2026 menjadi 95 persen dan telah berada pada tahap digital.

“Ke depan, proporsi penerimaan pemerintah daerah melalui kanal pembayaran nontunai perlu terus ditingkatkan, baik melalui QRIS, mobile banking, internet banking maupun kanal lainnya,” kata Purwanto.

Ia juga mendorong pemerintah daerah tetap mempertahankan kanal pembayaran konvensional seperti agen bank dan teller untuk memberikan pilihan layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, OJK SulutGo mendorong perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui ekosistem closed loop, termasuk untuk pembiayaan alsintan.

Manajer PEPK & LMS OJK SulutGo Toar Kaesar Dotulung mengatakan, skema tersebut dapat melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, offtaker, lembaga penjamin dan perusahaan asuransi.

“Penguatan ekosistem pembiayaan ini diharapkan dapat mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperluas inklusi keuangan di daerah,” ujar Toar.

Kepala BPS Boltara Andi Alimuddin dalam paparannya menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik, seperti IPH, produksi pertanian, kemiskinan dan Nilai Tukar Petani (NTP), sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah.

Rangkaian HLM ditutup dengan penyerahan rompi TPID dari KPwBI Sulawesi Utara kepada Tim TPID Boltara, launching QRIS untuk pembayaran retribusi pelayanan kesehatan BLUD pada sejumlah puskesmas, pemberian apresiasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi dengan pembayaran digital tertinggi, serta penyerahan bantuan pakan ternak kepada 10 kelompok tani.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mempercepat transformasi digital transaksi pemerintah di Kabupaten Boltara.