KBRN, Manado: Sebuah video beredar di media sosial menampilkan aksi mahasiswa yang diklaim menuntut Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk mundur dari jabatannya. Namun, hasil pemeriksaan fakta menunjukkan klaim tersebut tidak benar.

Unggahan tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Facebook “Syawaludin Lubis” pada Jumat, 19 September 2025. Dalam narasinya, akun tersebut menyebut bahwa “mahasiswa turun ke jalan menuntut Puan Maharani mundur sebelum keadaan negara semakin parah.”

Video itu menjadi viral dengan lebih dari 30 ribu tanda suka, 1.700 kali dibagikan, dan mendapat 2.200 komentar hingga Rabu (5/11/2025).

Namun, berdasarkan penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), video tersebut tidak berkaitan dengan Puan Maharani maupun tuntutan agar dirinya mundur dari DPR RI.

Konteks asli video itu adalah demonstrasi mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan, Makassar, pada 30 Agustus 2025. Aksi tersebut menyoroti isu represifitas aparat penegak hukum dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Dalam pemberitaan Unhas TV berjudul “Dari Kampus ke DPRD Sulsel, 2 Ribuan Mahasiswa Unhas Gelar Aksi, Ini Tuntutannya?”, dijelaskan bahwa massa aksi menuntut reformasi aparat penegak hukum, bukan pengunduran diri Ketua DPR RI.

Penelusuran lebih lanjut melalui situs identitasunhas.com juga mencatat delapan tuntutan utama mahasiswa Unhas, yaitu:

1. Reformasi aparat kepolisian dan proses hukum terhadap Adli, tersangka penabrakan massa aksi.

2. Evaluasi alokasi dana dan tunjangan DPR.

3. Perlindungan ruang hidup warga Bara-Baraya.

4. Kajian ulang klasterisasi pajak dan evaluasi TKD (Transfer ke Daerah).

5. Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.

6. Penolakan program Merdeka Belajar Global (MBG) yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

7. Penertiban tambang ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam masyarakat adat.

8. Akses pendidikan gratis tanpa diskriminasi.

Tidak ada satu pun poin tuntutan yang menyerukan agar Puan Maharani mundur dari DPR RI.

Dengan demikian, klaim dalam unggahan tersebut termasuk dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Video yang diklaim memperlihatkan “aksi mahasiswa menuntut Puan Maharani mundur dari DPR RI” tidak sesuai fakta. Video tersebut sebenarnya memperlihatkan aksi mahasiswa Unhas yang menuntut reformasi aparat penegak hukum serta isu sosial lainnya, bukan terkait Ketua DPR RI.

(Fika Hamzah)