Anton Hariyanto Nakhodai BPK Sulut, Siap Dongkrak IKP dan Usulkan Puluhan WBTB

RRI.CO.ID, Manado - Momentum penting dalam upaya pelestarian budaya di daerah terjadi seiring penyesuaian nomenklatur di lingkungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Menindaklanjuti pelantikan pejabat struktural oleh Menteri Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan menggelar acara pisah sambut yang menandai babak baru pengelolaan kebudayaan di wilayah Sulawesi Utara (Sulut).

Jabatan Kepala BPK kini resmi diemban oleh Anton Hariyanto, S.Kom., M.M.S.I., menggantikan Sri Sugiharta, S.S., M.P.A., yang kini bertugas sebagai Kepala BPK Sumatera Selatan. Peralihan ini juga menegaskan pemisahan wilayah kerja, di mana Sulut kini berdiri sendiri, terpisah dari Gorontalo, demi mendorong fokus kerja yang lebih efektif.

“Dengan pemisahan ini, kami bisa bekerja lebih fokus. Giat-giat kebudayaan akan kami dampingi lebih intens, sehingga hasilnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Anton pun tidak menyembunyikan antusiasmenya. Ia mengaku excited mengemban amanah baru, sekaligus tertantang untuk mengembangkan potensi kebudayaan di Sulut, yang dinilai sangat kaya namun belum sepenuhnya teroptimalkan.

Salah satu target utama yang langsung dicanangkan adalah peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). Anton menilai capaian IPK tahun 2025 masih belum optimal, sehingga diperlukan langkah konkret agar indikator kemajuan budaya dapat terlihat jelas dan memberi dampak nyata.

“Untuk mencapai target tersebut, BPK Sulut akan menggencarkan berbagai program strategis sepanjang 2026. Di antaranya adalah mendorong peningkatan usulan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), dengan target minimal 30 usulan dari Sulut tahun ini,” ungkapnya.

Tak hanya itu, BPK juga akan memperkuat peran Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di tingkat kabupaten dan kota, agar lebih aktif menetapkan status cagar budaya. Dari level daerah, objek-objek tersebut diharapkan bisa naik ke tingkat provinsi bahkan nasional.

“Semakin banyak cagar budaya yang diakui hingga tingkat nasional, semakin besar pula kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikannya,” jelas Anton.

Di sisi lain, komitmen terhadap fasilitasi pemajuan kebudayaan tetap menjadi prioritas. BPK Sulut akan terus mendorong para pelaku budaya agar dapat mengakses dana fasilitasi, sekaligus memastikan adanya pendampingan dari pemerintah.

“Kami ingin para penggiat budaya merasa diperhatikan, didorong, dan dibantu. Harapannya, penerima manfaat tahun ini bisa lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, meski tetap menyesuaikan pagu anggaran,” tandasnya.

Dengan semangat baru dan arah kebijakan yang lebih fokus, kepemimpinan Anton Hariyanto diharapkan mampu membawa pelestarian kebudayaan Sulut ke level yang lebih tinggi, tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

(Anugrah Pandey)