RRI.CO.ID, Manado - Beredar di media sosial unggahan yang mengklaim Presiden mencopot 103 anggota DPR RI Fraksi PDIP karena menolak RUU Perampasan Aset. Narasi tersebut disebarkan melalui akun Facebook “Alfic Mass Hendrik” pada 5 Februari 2026.

Dalam unggahan itu disebutkan Fraksi PDIP dibekukan dan ratusan anggotanya dipecat. Hingga 12 Februari 2026, konten tersebut telah mendapat puluhan tanda suka, komentar, dan dibagikan sejumlah kali oleh pengguna media sosial.

Namun, hasil penelusuran Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) tidak menemukan informasi valid maupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut.

Pencarian dengan kata kunci terkait tidak menghasilkan pemberitaan dari media kredibel mengenai pencopotan 103 anggota DPR. Sebaliknya, pemberitaan di kanal YouTube CNN Indonesia pada 18 Januari 2026 menyebutkan bahwa PDI Perjuangan justru menyatakan dukungan penuh terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI. RUU tersebut juga telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2026.

Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan foto lama tahun 2022. Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Lens, gambar tersebut berasal dari pemberitaan kompas.com saat Presiden

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara peringatan HUT ke-77 TNI di Istana Merdeka, ketika Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Secara ketatanegaraan, presiden juga tidak memiliki kewenangan untuk memecat anggota DPR. DPR dan presiden merupakan lembaga negara yang kedudukannya sejajar. Pemberhentian anggota DPR hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, dan harus diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.

Dengan demikian, klaim bahwa Presiden mencopot 103 anggota DPR Fraksi PDIP karena menolak RUU Perampasan Aset adalah tidak benar dan termasuk konten palsu.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai narasi provokatif di media sosial tanpa konfirmasi dari sumber resmi.

(Fika Hamzah)