MANADO – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Capacity Building Neraca Pangan Strategis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kualitas data pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga di daerah.

Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Rahel R. Rotinsulu, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan akurasi data pangan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Joko Supratikto, secara resmi membuka kegiatan tersebut.

Turut hadir sebagai narasumber Ketua Tim Pengelolaan Ketersediaan Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Tri Aris Indrayanto, serta Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Utara, Norma Olga Frida Rega. Hadir pula Tim Ahli Gubernur untuk Misi 5 Bidang Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air yang Merata dan Berkelanjutan, Dr. Ir. Adolf Lucky Longdong dan Ir. Johan Victor Malonda.

Dalam sambutannya, Joko Supratikto menyampaikan bahwa inflasi Sulawesi Utara pada Juli 2026 mencatatkan deflasi sebesar -1,05 persen (month to month/mtm), sementara inflasi tahun berjalan berada di angka 3,38 persen (year to date/ytd). Capaian tersebut menempatkan inflasi Sulawesi Utara kembali berada dalam kisaran target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.

Meski demikian, Joko mengingatkan bahwa tekanan pada kelompok pangan bergejolak (volatile food) masih perlu diantisipasi. Tingginya ketergantungan Sulawesi Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah membuat harga sejumlah komoditas strategis, seperti cabai, bawang merah, dan berbagai komoditas hortikultura, rentan mengalami gejolak akibat gangguan produksi maupun distribusi.

Menurutnya, penguatan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi 4K serta program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) harus didukung oleh data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan selalu diperbarui. Melalui penguatan Neraca Pangan Daerah, diharapkan tersedia basis data pangan yang terintegrasi sehingga kebijakan pemerintah dapat disusun secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Pada sesi materi, Tri Aris Indrayanto memaparkan konsep penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2026, mulai dari mekanisme pelaporan, metode penghitungan hingga pemanfaatannya sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi surplus maupun kekurangan pasokan pangan. Neraca pangan juga dinilai penting dalam mengantisipasi gejolak harga dan menentukan langkah intervensi pemerintah secara lebih cepat dan tepat.

Ia mengungkapkan, berdasarkan evaluasi tahun 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama 14 dari 15 pemerintah kabupaten/kota telah menyusun Proyeksi Neraca Pangan. Namun demikian, pembaruan data secara rutin setiap bulan serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan. Selain itu, diperkenalkan pula Sistem Informasi Ketersediaan Pangan (SIKAP) sebagai sarana pelaporan dan pemantauan stok pangan untuk mendukung tersedianya informasi yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Norma Olga Frida Rega menjelaskan pentingnya dukungan data statistik dalam penyusunan Neraca Pangan Strategis. Data yang disajikan mencakup kondisi produksi padi dan jagung, perkembangan inflasi pangan, hingga indikator ketahanan pangan seperti Prevalence of Undernourishment (PoU) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES). Data tersebut dapat menjadi acuan dalam memetakan kapasitas produksi, tingkat kecukupan pangan, tekanan harga, serta kerentanan pangan di setiap kabupaten dan kota.

Kegiatan ditutup dengan komitmen seluruh Dinas Ketahanan Pangan provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus memperkuat penyusunan dan pemutakhiran Neraca Pangan Daerah. Melalui sinergi yang berkelanjutan, diharapkan data pangan di Sulawesi Utara semakin akurat, konsisten, dan mampu menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga di daerah.