Kemenkum Sulbar Ikuti Kick-Off Pemagangan 2026, Dorong Siap Hadapi Dunia Kerja

RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mengikuti Kick-Off dan Orientasi Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mempersiapkan talenta muda agar lebih kompeten dan siap memasuki dunia kerja.

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui siaran langsung kanal YouTube tersebut diikuti jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar bersama peserta Program Pemagangan Nasional di Aula Pengayoman, Selasa 11 Agustus 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, serta para peserta Program Pemagangan Nasional yang ditempatkan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulbar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan bahwa program pemagangan merupakan kesempatan strategis bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Pemagangan bukan sekadar menjalankan aktivitas di tempat kerja, tetapi menjadi ruang bagi peserta untuk belajar, membangun disiplin, mengembangkan keterampilan, memperluas jejaring, dan menunjukkan profesionalisme. Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Saefur.

Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 2026 merupakan salah satu program prioritas nasional yang diarahkan untuk mendukung pembangunan talenta menuju Indonesia Emas 2045. Program ini juga menjadi bagian dari kebijakan stimulus ekonomi sekaligus jembatan transisi bagi lulusan perguruan tinggi dari lingkungan akademik menuju dunia kerja.

Pada pelaksanaan Angkatan II Batch I Tahun 2026, tercatat 732.483 pendaftar. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 244.982 orang dinyatakan eligible, sementara 46.160 orang ditetapkan sebagai peserta yang lolos seleksi Batch I.

Program tersebut melibatkan 3.672 penyelenggara, terdiri atas 1.830 perusahaan sektor swasta/BUMN dan 1.842 unit kerja kementerian/lembaga pemerintah, dengan total kuota 54.304 peserta. Secara keseluruhan, program pemagangan tahun 2026 menargetkan 150.000 peserta.

Selama mengikuti program, peserta memperoleh sejumlah hak dan fasilitas, antara lain uang saku bulanan yang mengacu pada ketentuan upah minimum di wilayah pemagangan, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta kesempatan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi melalui BNSP yang dibiayai pemerintah pada akhir masa pemagangan.

Peserta juga mendapatkan pendampingan mentor yang bertugas memberikan bimbingan, pelatihan, dan evaluasi secara berkala. Dalam pelaksanaan administrasi, peserta menggunakan aplikasi Magang Hub untuk berbagai kebutuhan, sementara presensi dan pelaporan aktivitas harian dilakukan melalui Monev Magang Hub.

Kedisiplinan menjadi salah satu aspek yang mendapat penekanan. Peserta diwajibkan mengisi laporan kegiatan setiap hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan. Kehadiran juga menjadi salah satu dasar dalam proses pembayaran uang saku.

Selain itu, peserta wajib memahami berbagai ketentuan selama mengikuti program, termasuk larangan memberikan gratifikasi kepada mentor maupun admin, larangan bagi penyelenggara melakukan pemotongan uang saku tanpa dasar yang sah, serta larangan menahan dokumen asli milik peserta.

Peserta juga diingatkan untuk menjaga integritas dengan memberikan data yang benar dan melaksanakan seluruh kewajiban program secara bertanggung jawab. Ketidakdisiplinan dalam memenuhi ketentuan kehadiran dapat berujung pada pemberhentian dari program.

Saefur menilai masa pemagangan selama enam bulan harus dimanfaatkan sebagai kesempatan membangun rekam jejak profesional.

“Jadikan enam bulan ini sebagai investasi untuk masa depan. Bangun kompetensi, jaga integritas, disiplin dalam bekerja, dan tunjukkan kinerja terbaik. Semua pengalaman yang diperoleh selama pemagangan akan menjadi bekal penting dalam perjalanan karier,” lanjutnya.